Pemkab Belu dan Kejari Teken MoU. Ini yang akan Dilakukan

Pemkab Belu dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Belu melakukan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) tentang Sapu Bersih Hasil Penemuan (Saber-HP).

Pemkab Belu dan Kejari Teken MoU. Ini yang akan Dilakukan
POS-KUPANG.COM/TENI JENAHAS
Kajari Belu, Rivo Madellu, menandatangani kesepakatan bersama tentang Sapu Bersih Hasil Penemuan (Saber-HP), Senin (30/4/2018). 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Teni Jenahas

POS-KUPANG.COM | ATAMBUA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Belu melakukan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) tentang Sapu Bersih Hasil Penemuan (Saber-HP).

Penandatanganan MoU bersama kedua instansi ini berlangsung di Aula Betelalenok, Kabupaten Belu, Senin (30/4/2018).

Baca: Kabar Gembira, Pemkab Sumba Timur Bangun Jembatan Lukuhimi. Ini Dana yang Dianggarkan

Hadir dalam kegiatan tersebut pejabat mewakili Kapolres Belu, Kasi Intel Kejari Belu, pimpinan OPD Kabupaten Belu serta para camat.

Penandatanganan MoU ini merupakan bagian dari inovasi Inspektorat Kabupaten Belu dengan tujuan meningkatkan kinerja yang transparan dan kinerja pengawasan.

Baca: Walau Tahu Yeheskial Menderita Kanker Gusi, Tapi Paulina Tulus Menerima Cintanya

Bupati Belu, Willybrodus Lay, dalam sambutannya, mengatakan, penandatanganan MoU bukan sesuatu yang menakut-nakuti tetapi sebagai solusi bagi pemerintah dalam mempercepat proses tindaklanjut atas temuan-temuan. Semakin cepat penyelesaan temuan maka Pemkab Belu bisa memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Melalui MoU hari ini diharapkan dapat mendorong penyelesaian beberapa permasalahan seperti temuan Inspektorat di OPD di lingkup Kabupaten Belu," kata Bupati Willy.

Bupati Willy mengharapkan kepada pimpinan OPD, para camat untuk memahami secara baik maksud dan tujuan MoU yang sudah ditandatangani.

Kejari Belu, Rivo Madellu mengatakan, penandatanganan MoU tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam mengelola pemerintahan dibutuhkan pengawasan guna memastikam apa yang dilakukan pemerintah sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan atau belum. Kemudian, pemerintah diharapkan untuk
mengelolah pemerintahan secara transparan.

Menurut Kejari, inti dari MoU tersebut adalah memberi wewenang kepada jaksa untuk menindaklanjuti seluruh masalah keuangan negara yang belum selesaikan selama ini, termasuk aset-aset negara. (*)

Penulis: Teni Jenahas
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved