Kecam Polisi dan Pemerintah. Ini Sejumlah Tuntutan WALHI

Pengukuran ini dilakukan BPN bersama PT. Sutra Marosi Kharisma (SMK) yang didampingi aparat keamanan bersenjata lengkap dengan pakaian anti huru hara dan dilengkapi mobil anti huru hara.

Baca: Mahasiswa Bakar Ban Bekas di Depan Mapolda NTT dan Secara Bergantian Mengecam Polisi

Warga menolak keberadaan PT. SMK  yang tidak memiliki legalitas jelas. Karena itu, warga menolak aktivitas pengukuran lahan tersebut.

Sepanjang kegiatan pengukuran warga yang melakukan protes hanya melihat aktivitas pengukuran.

Namun ketika pengukuran di bidang 5, warga mengambil foto dan rekaman aktiivtas tersebut.

Polisi marah karena aktivitas tersebut, kemarahan ini dilakukan dengan merampas HP dan melakukan pemukulan.

Melihat ada tindakan kekerasan dari polisi, warga bergerombol datang ke lokasi, dan seketika polisi langsung melakukan penembakan.

Baca: NAH LOH! Hakim ini Tak Percaya Setya Novanto dan Isterinya Masih Romantis?

Terkait dengan tragedi tersebut, WALHI secara tegas mengutuk kekerasan yang dilakukan terhadap warga negara, meminta dicopot Kapolda NTT dan Kapolres Sumba Barat yang secara komando bertanggungjawab atas pengerahan ratusan aparat polisi untuk pengukuran paksa yang dilakukan oleh Kantor ATR/BPN Sumba Barat dan PT. SMK.

Mencopot Kepala Kantor Wilayah BPN NTT dan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat.

Tangkap dan adili pelaku penembakan dan pemukulan warga, mengusut keterlibatan PT. SMK dalam pengerahan ratusan aparat polisi bersenjata.

Baca: Empat Kasus Buang Bayi di NTT Setahun terakhir. Nomor 4 Paling Mengerikan

Segera pulihkan hak warga pesisir pantai Marosi, pemerinah harus mencabut segala bentuk perizinan PT. Sutra Marosi dan menghentikan aksi intimidasi dan kekerasan terhadap warga Desa Patiala Bawah. (*)