Mendebarkan! Setelah Setya Novanto, Diduga Masih Ada Aktor Lain yang Mendapat Giliran. Siapa Ya?

Perjalanan kasus hukum mantan Ketua DPR, Setya Novanto berakhir di tangan lima anggota majelis hakim Pengadilan Tipikir Jakarta. Siapa berikutnya?

Mendebarkan! Setelah Setya Novanto, Diduga Masih Ada Aktor Lain yang Mendapat Giliran. Siapa Ya?
KOMPAS.COM
Setya Novanto saat menghadiri sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (24/4/2018). 

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Perjalanan kasus hukum mantan Ketua DPR, Setya Novanto berakhir di tangan lima anggota majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Mantan Ketua Fraksi Partai Golkar itu divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Dalam sidang putusan yang digelar Selasa (24/4/2018), majelis hakim juga mewajibkan Novanto membayar uang pengganti senilai Rp 66 miliar.

Baca: Ditanya Apa Sudah Lakukan Hubungan Suami Istri dengan Daus Mini, Begini Jawaban Rahandini

Tidak cuma itu, Novanto juga diganjar dengan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama lima tahun setelah menjalani pidana pokok. Hukuman terhadap Novanto memang tergolong paling besar di antara tiga terdakwa sebelumnya.

Bukan hanya karena jumlah uang yang diperolehnya, melainkan juga karena statusnya yang tergolong sebagai aktor besar di balik korupsi pengadaan e-KTP pada 2011-2013.

Baca: Kasus E-KTP, Terungkap Setya Novanto Mau Dibuat Gila Lewat Hantu Gunung dari Kota Bangka

Baca: Saat Rumahnya Digeledah KPK, Setya Novanto Mengaku ke Bogor

Novanto terbukti menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukannya selaku anggota DPR sekaligus Ketua Fraksi Golkar. Menurut hakim, Novanto terbukti terlibat sejak awal pembahasan proyek e-KTP.

Keterlibatan itu dalam mengoordinasikan anggaran serta melakukan pertemuan dengan pihak Kementerian Dalam Negeri dan pengusaha.

Menurut hakim, Setya Novanto, selaku ketua fraksi memiliki pengaruh lebih dibandingkan dengan anggota DPR lainnya. Novanto berwenang mengoordinasikan anggota Fraksi Golkar di setiap komisi dan alat kelengkapan Dewan.
Salah satunya Komisi II DPR yang bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri dan terlibat dalam proyek pengadaan e-KTP.

Halaman
12
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved