Waduh, Meski Terbukti Gunakan Mobil Negara, Benny Lolos Dari Sanksi Pidana Maupun Administrasi

Waduh, meski terbukti gunakan mobil Negara, Benny Lolos dari sanksi pidana maupun administrasi.

Waduh, Meski Terbukti Gunakan Mobil Negara, Benny Lolos Dari Sanksi Pidana Maupun Administrasi
PK/DIN
Melky Fay 

Laporan Wartawan Pos-Kupang.Com, Dion Kota

POS-KUPANG.COM, SOE – Walaupun terbukti menggunakan aset negara (mobil dinas DH 5) Calon Wakil Gubernur ( Cawagub) Benny Litelnoni tidak dikenakan sanksi pidana maupun administrasi.

Pasalnya, walaupun terbukti melanggar Undang-Undang 10 Tahun 2016‎ Tentang Perubahan Ke 2 atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 69 Huruf H, tentang larangan menggunakan fasilitas negara, pemerintah dan pemerintah daerah, dan Pasal 72 ayat 1 tentang pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 66 Huruf H.

Baca: Gerakan Nasional Sadar Pajak Mulai Sasar Akademisi Di Pulau Flores

Baca: Saat Di Ende Lebu Raya Kasih Alasan Kenapa PDIP Pilih MJ, Kenapa Sih?

Baca: Temuan Baru! 6 Kebiasaan Ini Bisa Menurunkan Gairah Pasangan

Baca: Suami dan Selingkuhan Sewa Pembunuh Bayaran untuk Menembak Istrinya, Begini Akhir Ceritanya

Namun sayangnya, sanksi atas pelanggaran tersebut hanya menjerat calon Bupati dan Walikota dan bukan calon gubernur atau wakil gubernur.

Hal ini sebagaimana yang diatur dalam UU 10 Tahun 2016 Pasal 187 ayat ke-3, yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan kampanye pemilihan bupati atau Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf H, I, J dipidana dengan penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan atau denda paling sedikit Rp 100.000 dan paling banyak Rp.1.000.000.

Sedangkan untuk administrasi, Cawagub Benny terbukti melanggar Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Bab VII, Pasal 63 ayat 3, yang berbunyi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi atau Kab/Kota Propinsi atau Kab/Kota, pejabat negara lainnya atau pejabat daerah sebagaiman diatur dalam ayat 1, yang mengatur terkait larangan menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan untuk kepentingan pemenangan dalam pemilihan.

Halaman
123
Penulis: Dion Kota
Editor: OMDSMY Novemy Leo
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved