Ini Peringatkan Mendagri kepada Bupati/walikota Soal e-KTP

sederhanakan penerapan aturan dalam mendukung iklim usaha, selesaikan pengurusan e-KTP dan tetap menjaga keutuhan wilayah NKRI.

Ini Peringatkan Mendagri kepada Bupati/walikota Soal e-KTP
POS-KUPANG.COM/EDI HAYON
Peserta Musrenbang Provinsi NTT di Hotel Ima, Kupang, Kamis (19/4/2018). 

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Edy Hayong

POS KUPANG.COM, KUPANG --Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan para bupati/walikota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) soal perekaman data e-KTP untuk warga. Seluruh warga harus didorong untuk pengurusan e-KTP dan tidak boleh ada yang terlewatkan. Gunakan pola jemput bola dengan melakukan upaya turun langsung ke desa-desa termasuk ke pulau-pulau karena itu merupakan identitas diri sebagai warga negara yang sah.

Peringatan Mendagri, Tjahjo Kumolo ini disampaikan melalui Deputi Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Kementrian Dalam Negeri, Drs. Robert Simbolon, MPA pada kegiatan musrenbang tingkat Provinsi NTT di Hotel Ima, Kamis (19/4/2018). Kegiatan Musrenbang ini dibuka Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya dihadiri para bupati/walikota, pimpinan DPRD Provinsi, kabupaten/kota, juga pimpinan instansi terkait lainnya dari kabupaten/kota se-NTT.

Menurut Robert Simbolon, pada setiap pada beberapa kesempatan kunjungan mendagri ke daerah-daerah, ada tiga pesan yang selalu disampaikan. Pesan dimaksud yakni sederhanakan penerapan aturan dalam mendukung iklim usaha, selesaikan pengurusan e-KTP dan tetap menjaga keutuhan wilayah NKRI. Pada tahun 2018 dan 2019 nanti, akan dilaksanakan pesta demokrasi. Khusus di NTT ada 10 kabupaten yang melaksanakan pilkada termasuk pemilihan gubernur NTT.

Permasalahan yang kerap menjadi kendala adalah e-KTP sehingga diharapkan para bupati/walikota d- NTT untuk memperhatikan secara baik agar partisipasi warga terhadap pilkada dan pilgub tersalurkan dengan baik.

"Pesan dari Menko Polhukam supaya kita jangan gunakan istilah tahun politik tetapi tahun pesta demokrasi. Kalau pakai istilah tahun politik maka nuansanya akan berbeda terjadi pertarungan tidak sehat. Kalau pesta demokrasi menunjukan rakyat diberikan kebebasan tanpa dihantui rasa ketakutan. Warga dengan aman dan damai menunaikan hak politiknya secara bebas. Di NTT ada 10 pilkada dan pilgub NTT, diharapkan pemerintah kabupaten untuk tingkatkan komunikasi dengan Forkompimda agar bisa mencegah gangguan keamanan. Ciptakan kamtibmas dengan baik," kata Simbolon.

Ditambahkan Robert, terkait dengan e-KTP ini mendagri pekan lalu menemukan masih cukup banyak warga yang tidak mengantongi e-KTP. Bahkan ada warga di Merauke, Papua belum bisa tandatangan untuk dibubuhkan pada e-KTP. Hal ini menunjukan bahwa selama ini warga tidak mendapatkan akses untuk mengurus e-KTP. Untuk itu, pola jemput bola harus dilakukan dimana petugas harus turun ke desa-desa termasuk ke wilayah terpencil untuk perekaman e-KTP.

"Jangan karena pilkada lalu hubungan antar sesama menjadi renggang. Kita pilih pemimpin hanya berkuasa selama lima tahun sementara kekerabatan itu berjalan sepanjang masa. Pesan Presiden Joko Widodo kepada kita semua bahwa jadilah anak bangsa yang baik dan jangan saling bermusuhan," kata Robert.
Selain e-KTP, kata Robert, mendagri juga menyampaikan pesan soal penyederhanaan penerapan aturan dalam mendukung iklim usaha, serta tetap menjaga keutuhan wilayah NKRI. Setiap urusan yang menyangkut pengembangan usaha hendaknya dimudahkan pengurusannya. Khusus mengenai keutuhan wilayah NKRI, diharapkan sama-sama menjaga agar tetap aman dan kondusif.

|"Salut buat pemerintah dan DPRD NTT yang mempertahankan Badan Pengelola Perbatasan berdiri sendiri. Dari 13 daerah yang berbatasan dengan negara lain, hanya NTT yang tetap mempertahankan Badan Perbatasan dan ini luar biasa. Saya ajak supaya mari kita bersama-sama menjaga perbatasan karena itu cerminan dari wajah bangsa ini," tambahnya.(*)

Baca: WOW! Jual Muntahan Ikan Paus, Nelayan Lamalera Lembata dapat Rp 1 Miliar Lebih

Penulis: Edy Hayong
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved