Club Motor CB Malaka Minta DPR RI Tidak Buru-buru Revisi UU Lalu Lintas

Warga Kabupaten Malaka meminta DPR RI tidak terburu-buru merevisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Club Motor CB Malaka Minta DPR RI Tidak Buru-buru Revisi UU Lalu Lintas
POS-KUPANG.COM/TENI JENAHAS
Ketua Club Motor CB Rai Malaka, Adhi Teiseran

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Teni Jenahas

POS-KUPANG.COM, BETUN - Warga Kabupaten Malaka meminta DPR RI tidak terburu-buru merevisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya point kendaraan bermotor roda dua dijadikan kendaraan angkutan umum.

Baca: Naskah UN SMP Tiba di Mbay, Kapolsek Aesesa Sebut Semuanya Utuh

Pasalnya, aspek keamanan belum bagus sehingga menimbulkan banyak persoalan, seperti kecelakaan. Selain itu, syarat-syarat pengemudi kendaraan bermotor harus ijazah SMA. Hal ini tentu menjadi persoalan baru bagi masyarakat yang ingin menjadi ojek namun tidak berijazah SMA.

Hal ini disampaikan Ketua Club Motor CB Rai Malaka, Adhi Teiseran, kepda Pos- Kupang.Com, Selasa (17/4/2018).

Baca: Fasilitator Puji Keseriusan Peserta Membuat Kandang Jepit dan Pengawetan Pakan, Ini Harapannya

Menurut Adhi, dari aspek keamanan, kendaraan roda dua belum bagus sebagai angkutan umum sehingga wacana kendaraan roda dua sebagai jenis angkutan umum dipertimbangkan secara matang.

"Keselamatan penumpang benar-benar diragukan, baik itu saat kecelakaan maupun sikap tidak bertanggungjawab dari pengemudi itu sendiri, misalnya sering terjadi kasus pemerkosaan, penculikan, pencurian dengan motif sebagai tukang Ojek," kata Adhie.

Baca: Nakhoda Kapal Angkut Pakaian Bekas Didakwa 1,6 Tahun Penjara

Penolakan yang sama diutarakan Ketua PMKRI Cabang Belu, Remigius Bere. Menurut Bere, wacana revisi UU Lalu Lintas ini terkesan mengakomodir kepentingan kelompok tertentu. Hal ini akibat dari miskomunikasi masyarakat dan polisi sebelum melakukan revisi UU.

Menurut Bere, produk hukum yang dihasilkan tanpa melihat sejumlah aspek akan menimbulkan kekacauan dalam transportasi. Kondisi ini sudah terlihat jelas saat sekarang seperti munculnya kendaraan pribadi sebagai kendaraan angkutan penumpang.

Pengemudi angkot, Berto Seran mengatakan, kendaraan roda dua tidak layak sebagai kendaraan angkutan umum karena masalah keamanan.

Seorang guru di Malaka, Simon Leto, S.Pd mengatakan kendaraan roda dua belum layak menjadi kendaraan angkutan umum karena aspek keselamat belum terjamin. Diminta DPR RI untuk memikirkan secara matang sebelum UU ini diputuskan. (*)

Penulis: Teni Jenahas
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved