Wabup Lembata Minta Pegawai Jangan Berbohong

Wabup Lembata, Thomas Ola Langoday, mengingatkan para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata agar jangan berbohong

Wabup Lembata Minta Pegawai Jangan Berbohong
POS-KUPANG.COM/FRANS KROWIN
Wakil Bupati (Wabup) Lembata, Thomas Ola Langoday, saat membuka acara Sosialisasi Survei Penyusunan PMTB dan Daerah Dalam Angka Kabupaten Lembata di Aula Hotel Olympic-Lewoleba, Kamis (12/4/2018). 

Laporan Wartawan Pos-Kupang.Com, Frans Krowin

POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA - Wakil Bupati (Wabup) Lembata, Thomas Ola Langoday, mengingatkan para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata agar jangan berbohong saat memberikan data untuk survei penyusunan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Daerah Dalam Angka.

Pesan Wabup Thomas itu disampaikan saat Sosialisasi Survei Penyusunan PMTB dan Daerah Dalam Angka Kabupaten Lembata, di Aula Hotel Olympic Lewoleba, Kamis (12/4/2018).

Baca: Perempuan Pegawai Gadungan Dinas Sosial Perdayai Warga Sikka. Ini yang Dilakukannya

Dikatakannya, sekarang ini pemerintah sangat giat-giatnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi Lembata pada tahun 2022 mendatang menjadi 7 persen.

Pertumbuhan ekonomi sebesar itu, lanjut dia, tentunya bukan pekerjaan mudah. Untuk itu, pemerintah harus menggandeng swasta untuk mewujudkan investasi di daerah ini. Jika investasi besar, maka pertumbuhan ekonomi juga akan seiring sejalan.

Baca: GMNI Cabang Maumere Tolak Revisi UU Lalu Lintas, Ini yang Mereka Inginkan

Pertumbuhan ekonomi tanpa investasi, lanjut dia, adalah mustahil. Sebab pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh besar kecilnya investasi. Semakin besar investasi, ekonomi akan membaik. Begitu juga sebaliknya, bila tanpa investasi maka pertumbuhan ekonomi sangat lambat.

Selama ini, lanjut dia, pemerintah terus membangun ruas-ruas jalan di Kabupaten Lembata. Infrastruktur yang telah dibangun itu, hendaknya tidak semata dimanfaatkan untuk kelancaran transportasi, pergerakan seseorang dari satu tempat ke tempat lainnya.

Baca: Ketua PHRI Minta Penerbangan Labuan Bajo-Australia-Timor Leste

Ruas jalan itu, katanya, seyogianya dimanfaatkan juga secara produktif untuk perbaikan ekonomi keluarga. Jika ini dilakukan, maka upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terwujud sebagaimana mestinya.

Wabup Thomas mengungkapkan, sekarang ini pemerintah mengalokasikan anggaran untuk belanja publik jauh lebih besar daripada belanja pegawai. Perbandingannya, 62 persen dana untuk pembangunan dan 38 persen untuk belanja pegawai.

Kebijakan pemerintah mengalokasikan anggaran itu, lanjut Wabup Thomas, tentunya menimbulkan dampak terhadap kegiatan operasional setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di daerah tersebut. (*)

Penulis: Frans Krowin
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved