Kades Terlibat Dukung Calon Kepala Daerah Harus Diberi Sanksi

des dan perangkat desa yang terlibat mendukung pasangan calon (paslon) tertentu harus diberikan sanksi.

Kades Terlibat Dukung Calon Kepala Daerah Harus Diberi Sanksi
Fb
Maksimus Ramses Lalongkoe

Laporan Wartawan Pos Kupang.com Oby Lewanmeru

POS KUPANG.COM,KUPANG --Pengamat Politik dari Lembaga Analisis Politik Indonesia, Maksimus Ramses Lalongkoe mengatakan, para kepala desa (Kades) di seluruh daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus bertindak netral.

Jika kedapatan ada yang terlibat politik praktia, maka perlu diberi sanksi.

Ramses menyampaikan hal ini kepada Pos Kupang, Selasa (10/4/2018).

"Para kades di daerah yang selenggarakan Pilkada harusnya bersikap netral atau tidak mendukung paslon manapun. Kalau ada yang kedapatan tidak netral, maka harus diberi sanksi," kata Ramses.

Menurut Ramses, sikap netral ini tidak hanya bagi para kades tapi seluruh jajaran perangkat desa diharapkan bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018. Sikap keberpihakan para Kades dan perangkat desa akan merusak sistem demokrasi.

Karena itu, lanjutnya, kades dan perangkat desa yang terlibat mendukung pasangan calon (paslon) tertentu harus diberikan sanksi.

"Kades atau perangkat desa yang jelas dukung calon tertentu harus diberikan sanksi agar hasil demokrasi tidak tercederai oleh perilaku mereka," katanya.

Diketahui, larangan dan sanksi kades berpolitik praktis, termasuk pilkada, tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No 273/3772/JS tertanggal 11 Oktober 2016 sebagai penegasan Pasal 70 Undang-Undang (UU) No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU.

Sementara pada pasal 71 ayat (1) UU No 10/2016 menyebutkan, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. (*)

Baca: Tujuh Jabatan di Pemprov NTT Lowong

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved