Oh, Ternyata Hanya Dua Pengusaha Miliki Izin Penambangan

tingkat kerusakan lingkungan cukup tinggi. Sebab ada banyak oknum yang melakukan penambangan tanpa memperhatikan aspek lingkungan.

Oh, Ternyata Hanya Dua Pengusaha Miliki Izin Penambangan
POS KUPANG/FRANS KROWIN
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata, Quintus Irenius Suciadi 

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Frans Krowin

POS KUPANG.COM, LEWOLEBA - "Sampai saat ini hanya dua pengusaha di Kabupaten Lembata yang mengantongi izin penambangan bahan galian C. Selain itu tidak punya izin walau setiap hari ada aktivitas penambangan terus dilakukan."

Hal itu disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lembata, Quintus Irenius Suciadi, kepada Pos Kupang, Selasa (20/3/2018).

Dia menjelaskan, untuk ijin penambangan, hal itu merupakan wewenang Dinas Pertambangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang. Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup hanya melakukan pengawasan terhadap aktivitas penambangan tersebut.

Sejauh yang diawasi, lanjut dia, tingkat kerusakan lingkungan cukup tinggi. Sebab ada banyak oknum yang melakukan penambangan tanpa memperhatikan aspek lingkungan.

Baru-baru ini, lanjut dia, pihaknya memanggil salah satu kepala desa di Kecamatan Lebatukan, yang ditengarai mengizinkan penambangan bahan galian C di wilayah desa tersebut. Lantaran lingkungan itu rusak oleh aktivitas penambangan tersebut, maka dirinya memanggil sang kades untuk mendapatkan penjelasan tentang itu.

Dari keterangan itulah, ungkap Irenius, baru diketahui kalau ada oknum tertentu yang menambang galian c di wilayah tersebut sehingga merusak lingkungan di wilayah tersebut.

Irenius menyebutkan, sesuai ketentuan yang berlaku, aktivitas penambangan boleh dilakukan asalkan para pihak telah mengantongi izin pemerintah. Izin penambangan itu sangat dibutuhkan sebagai pegangan pemerintah dalam mengendalikan aktivitas penambangan tersebut.

Berikutnya, lanjut Irenius, apabila pengusaha melakukan penambangan di suatu lokasi, maka tugas yang harus ditunaikan pengusaha tersebut, adalah menjaga agar lingkungan penambangan tak rusak berlebihan.

Beberapa waktu lalu, lanjut dia, Dinas Lingkungan Hidup telah menegur sejumlah oknum pengusaha yang terkategori melakukan penambangan tanpa izin pemerintah.

Surat teguran telah dikirim, namun tidak diindahkan. Akhirnya, pemerintah menutup lokasi penambangan yang dilakukan oknum pengusaha tersebut. Penutupan lokasi tersebut sebelum regulasi terbaru yang mengalihkan penerbitan izin penambangan menjadi wewenang Dinas Pertambangan Propinsi NTT.

"Izin penambangan memang diterbitkan oleh pemerintah provinsi, tetapi lokasi penambangan ada di kabupaten. Jadi kami tetap melakukan pemantauan terhadap aktivitas penambangan di daerah ini. Kami tidak ingin lingkungan rusak oleh penambangan yang dilakukan tanpa kontrol," ujarnya. (*)

Tags
Lembata
Penulis: Frans Krowin
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved