Pilkada Kabupaten Kupang Terancam Ditunda, Ini Penyebabnya

Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kupang terancam ditunda, karena sampai saat ini Pemkab Kupang belum cairkan dana kepada penyelenggara.

Pilkada Kabupaten Kupang Terancam Ditunda, Ini Penyebabnya
ISTIMEWA
Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno

Laporan Wartawan Pos-Kupang.Com, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kupang terancam ditunda, karena sampai saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang belum mencairkan dana untuk tahun 2018 kepada penyelenggara.

Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja Pemprov NTT dan DPRD NTT di Aula Kelimutu, Gedung DPRD NTT, Senin (19/3/2018).

Baca: DPRD NTT: Mengapa Debat Paslon di Jakarta?

Rapat dipimpin Ketua DPRD NTT, H. Anwar Pua Geno, S.H dihadiri sejumlah anggota DPRD. Dari KPU NTT hadir Juru Bicara, Yosafat Koli. Sedangkan dari Bawaslu hadir Ketua Bawaslu, Thomas Djawa, S.H dan anggota, Bahar. Hadir pula Sekda NTT, Ir. Ben Polo Maing.

Dalam pemaparan yang disampaikan Sekda, Ben Polo Maing, terungkap bahwa kendala yang dihadapi adalah sampai saat ini Pemkab Kupang belum mencairkan dana untuk pelaksanaan tahapan pilkada tahun 2018.

Baca: Polisi Datang ke Warung Bakso Solo Cari Informasi Pencurian Uang Rp 300 Juta

Apabila dana itu tidak dicairkan, maka akan berpengaruh pada penundaan pilkada di Kabupaten Kupang 2018, termasuk Pilgub NTT di Kabupaten Kupang.

Anggota DPRD NTT, David M Wadu, mengatakan, Pemprov NTT harus mendorong agar Pemkab Kupang segera mencairkan dana untuk Pilkada Kabupaten Kupang.

"Ini harus diperhatikan, karena kalau tidak kami sebagai parpol merasa rugi," kata David.

Wakil Ketua DPD I PDIP NTT ini mengatakan, pihaknya sudah melakukan kampanye dan sosialisasi paket dari PDIP. Karena itu, pihaknya akan dirugikan dengan kondisi di Pemkab Kupang.

Ketua DPRD NTT, H. Anwar Pua Geno, S.H mengatakan, Pemprov NTT perlu mendorong kepada Pemkab Kupang supaya melakukan pencairan dana agar tidak berdampak pada pelaksanaan pilkada di wilayah itu.

"Kita minta Pemprov NTT memberi perhatian agar pilkada di Kabupaten Kupang tidak mengalami hambatan, apalagi ditunda," kata Anwar.

Pemkab Kupang dan KPU Kabupaten Kupang telah menandatangani Nota Perjanjian Hibah Dana (NPHD) pada 30 Agustus 2017 lalu. Besarnya NPHD Rp 22.145.593.000 atau Rp 22 miliar. (*)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved