Sikapi Proyek Kantor Bupati Sikka, Kadis dan Sekretaris Dinas PUPR Beda Sikap
Para ketua fraksi menyepakati menghentikan semua aktivitas proyek semenjak tambahan waktu pertama 40 hari.
lihat foto
Laporan, Brigita Dina Febriani
POS KUPANG.COM|MAUMERE - Sikap simpangsiur muncul di pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sikka dalam proyek pembangunan Kantor Bupati Sikka di Jalan El Tari, Kota Maumere.
Dua pekan lalu, Kepala Dinas PUPR, Tommy Lameng, Pelaksana tugas (Plt) Bupati Sikka, Drs.Paolus Nong Susar, pejabat pembuat komitemen (PPK) menggelar rapat konsultasi dengan Plt Ketua DPRD Sikka, Donatus David.
Para ketua fraksi menyepakati menghentikan semua aktivitas proyek semenjak tambahan waktu pertama 40 hari.
Baca: Saat Bagikan APK, Ketua KPU NTT Maryanti Luturmas Ingatkan ini Kepada Paslon dan Tim
Namun dalam pertemuan dengan Pansus LKPJ Bupati Sikka 2017, Rabu (14/3/2018), Dinas PUPR mengajukan tambahan (addendum) 50 hari kerja.
Sekretaris Dinas PUPR, Boy Satrio mengatakan tidak ada pemutusan kontrak dengan kontraktor PT.Palapa Kupang Sentosa.
Penambahan waktu itu menyulut kekecewaan Ketua Fraksi Gerindra, Supriance Merison Botu.
Merison pertanyaan perbedaan penjelasan yang disampaikan Kadis PUPR dan Sekretaris Dinas PUPR.
Baca: Penjelasan BNP2TKI Terhadap Penanganan Jenazah TKI Milka Boymau, Ada Surat Wasiatnya
Sebelumnya Kadis PUPR dan Plt Bupati mengatakan pemutusan hubungan kontrak dan menghentikan pengerjaan kantor bupati.
Namun dalam rapat Pansus, Boy Satrio mengatakan tidak ada pemutusan hubungan kontrak dan pengerjaan kantor bupati dilanjutkan.
“Saya sebenarnya kecewa. Di rapat konsultasi Plt bupati dan Kadis PUPR bersepakat ada pemutusan kontrak. Lalu, tiba-tiba disuruh kerja. Ini komitmennya seperti apa,”ujar Merison.
Mengacu Peraturan Menteri Keuangan, kata Merison, harus ada laporan audit. Bisa saja anggaran karena sudah ada audit, sehingga addendum bisa dijalankan.
Ketua Pansus II, Philips Fransiskus, mempertanyakan konsistensi pernyataan Kadis s PUPR dengan Sekretaris PUPR dalam rapat yang berbeda.
Menurut Philips, ketimpangan pendapat akan menjadi bumerang berimbas pada rekomendasi yang diberikan Pansus.
Baca: Hi Guys! Pakai Helm Saat Kendarai Sepeda Motor Bukan Karena Takut Polisi Loh
“Mana yang kami pegang? Pernyataan pak sekretaris, tidak ada pemutusan kontrak atau pernyataan Kadis PUPR dan Plt Bupati bahwa ada pemutusan kontrak.
Pansus harus menyampaikan rekomendasi berpegang pada data. Data yang mana ini,” ujar Philips.
Sekretaris Dinas PUPR, Boy Satrio, memahami harus ada laporan audit penambahan dana terhadap pengajuan addendum.
“Kami memahami apa yang diinginkan anggota dewan. Kalau ada penambahan dana harus ada audit.
Baca: SEGERA! Saksikan Pesona Semburan Lahar Panas Setiap 20 Menit dari Gunung Api Ini
Mau tidak mau harus ditindaklanjuti agar bisa sama-sama paham. Karena dua pemikiran yang berbeda jangan sampai ada kesalahpahaman,” ujar Boy.
Pembangunan kantor Bupati Sikka senilai Rp 29 miliar dilaksanakan secara multiyears (tahun jamak) berlangsung sejak Oktober 2016-Desember 2017.
Adendum pertama 40 hari sudah diberikan berakhir 16 Februari 2018. Namun sampai pertengahan Februari proyek ini tak kunjung selesai sehingga dihentikan sementara pekerjaan. (*)
