KPPN Atambua Canangkan Pembangunan Zona Integritas

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Atambua, Kabupaten Belu, mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.

POS KUPANG/TENI JENAHAS
Kepala dan pegawai KPPN Atambua menyatakan komitmen bersama menuju wilayah bebas dari korupsi, Kamis (22/2/2018). 

Laporan wartawan Pos Kupang.Com, Teni Jenahas

POS KUPANG.COM, ATAMBUA - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Atambua, Kabupaten Belu, mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani.

Kegiatan ini sebagai wujud komitmen mendukung pemerintahan yang baik, efektif dan efisien untuk memberikan pelayanan prima dan paripurna. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula KPPN Atambua, Kamis (22/2/2018).

Program ini ditetapkan Direktur Jenderal Perbendaharaan pada KPPN seluruh Indonesia. Tahun 2018 ini, empat KPPN di lingkup Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT, yakni KPPN Atambua, Kupang, Larantuka dan Ende.

Kepala KPPN Atambua, Delfiana Lase, dalam rilisnya yang diterima Pos Kupang mengatakan, sebagai instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang bertanggung jawab kepada Kanwil Perbendaharaan Provinsi NTT, KPPN Atambua bersama 181 KPPN lainnya telah melaksanakan reformasi birokrasi sejak tahun 2017 melalui tiga pilar utama, yakni penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan pengembangan SDM.

Akselerasi pembangunan zona integritas ini dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan Menpan-RB Nomor 52 tahun 2004 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Menurut Delfiana, KPPN Atambua telah menerapkan prinsip service excellence, penyelesaian pekerjaan berdasarkan SOP dan berbasis IT serta pelayanan tanpa biaya dengan prinsip zero tolerance terhadap pungutan liar, KKN dan gratifikasi.

KPPN Atambua saat ini melayani 59 satuan kerja yang tersebar di Kabupaten Belu, TTU dan Kabupaten Malaka. Pagu DIPA yang dikelola di tahun anggaran 2018 sebesar 499.017.260.000 serta pagu DIPA DAK fisik dan dana desa sebesar Rp 612.475.775.000. (*)

Penulis: Teni Jenahas
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved