Pilkada Nagekeo

Anggota DPRD Nagekeo Jadi Jurkam Belum Kantongi Surat Cuti, Diduga Mau Hindari Hal Ini

Diduga kuat para anggota Dewan terhormat tidak berani mengajukan cuti karena takut kehilangan uang transportasi Rp 500.000 per hari.

Anggota DPRD Nagekeo Jadi Jurkam Belum Kantongi Surat Cuti, Diduga Mau Hindari Hal Ini
net
Ilustrasi: Uang rupiah 

Laporan Wartawan Pos-Kupang.com, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM | MBAY - Hampir semua Anggota DPRD Nagekeo yang menjadi juru kampanye (jurkam) pasangan calon bupati dan wakil bupati Nagekeo belum mengantongi surat cuti.

Padahal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nagekeo telah meluncurkan tahapan kampanye sejak 15 Februari lalu dan ada anggota DPRD Nagekeo yang sudah melakukan aktivitas kampanye.

Diduga kuat para anggota Dewan terhormat tidak berani mengajukan cuti karena takut kehilangan uang transportasi Rp 500.000 per hari.

Sekretaris DPRD Nagekeo, Tiell Djawaria
Sekretaris DPRD Nagekeo, Tiell Djawaria (POS KUPANG/ADIANA AHMAD)

Sekretaris DPRD Nagekeo, Tiel Djawaria, yang ditemui di Gedung DPRD Nagekeo, Rabu (21/2/2018), mengatakan, para anggota DPRD memang belum mengantongi surat cuti kampanye.

"Sudah ada 11 orang anggota dewan yang sudah ajukan permohonan cuti untuk kampanye. Cutinya harian, rata-rata minta cuti satu hari. Hari ini kita proses permohonan cuti para anggota Dewan terhormat tersebut ke KPU dan Panwaslu," kata Tiel.

Berikut 11 anggota DPRD Nagekeo yang telah mengajukan cuti kampanye: Shafar,S.E, Antonius Moti, Kristianus P Djogo, Sambu Aurelius Ignatius, Arnoldus Dju Wea, Yakobus Susu, Yohanea K. Nio, Wenslaus Ladi, Yosef Loya, Marianus Seke Beo dam Rofinus Djo Wasek.

Ada beberapa Anggota DPRD Nagekeo yang sudah melakukan aktivitas kampanye, namun enggan mengajukan cuti. Keengganan tersebut diduga berkaitan dengan tunjangan transportasi senilai Rp 500.000 per anggota DPRD Nagekeo per hari.

Ketua KPU Nagekeo, Wigbertus Ceme melalui komunikasi WhatsApp menjelaskan hal ini dengan mengacu pada Peraturan KPU Nomor: 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pasal 63;
(1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR. DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye di luar tanggungan Negara.

(2) Surat izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye.

Halaman
12
Penulis: Adiana Ahmad
Editor: Agustinus Sape
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved