Tak Dapat Bantuan Pemerintah, Ibu dari Anak Gizi Buruk Ini Mengadu ke DPRD Belu

secara medis, ibu dan anak initergolong gizi buruk sehingga harus mendapat perawatan intensif apalagi mereka adalah peserta program indonesia sehat.

Tak Dapat Bantuan Pemerintah, Ibu dari Anak Gizi Buruk Ini Mengadu ke DPRD Belu
POS KUPANG/TENI JENAHAS
Ibu Lamberta Liuk dan anaknya yang gizi buruk saat berada di Kantor DPRD Belu, Rabu (21/2/2018) 

Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Teni Jenahas

POS KUPANG.COM--Lamberta Liuk, warga Dusun Borak Tetuk, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, mendatangi Kantor DPRD Belu, Rabu ()21/2/2018.

Dia mengaku ke DPRD lantaran anaknya yang gizi buruk tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Menurut Liuk, ia melahirkan anak kembar tanggal 17 Oktober 2016. Kedua anak kembar itu diberi nama Ignasius Loyola Moruk dan Fransiskus Asisi Moruk.

Kepada wartawan, Liuk mengatakan, secara medis, Fransiskus Asisi Moruk tergolong gizi buruk sehingga harus mendapat perawatan secara intensif baik oleh orangtua maupun dari pemerintah. Karena Liuk sebagai peserta program indonesia sehat dan memiliki kartu.

Namun saat mengikuti posyandu, Liuk dan anaknya yang gizi buruk itu tidak mendapat bantuan sama sekali.

Ia sudah pernah menyampaikan kepada kader posyandu dan bidan desa, namun jawaban dari petugas, anaknya tidak terdaftar sebagai penerima bantuan seperti PKH dan bantuan lainnya.

"Setahu saya, anak kembar itu mendapat bantuan. Terus anak saya yang satu itu gizi buruk jadi harus dapat bantuan susu, telur dan beras, tapi saya dan anak saya tidak dpat bantuan. Saya tanya ibu di Malaka mereka bilang mereka dapat," tutur Liuk yang sambil mengendong anaknya.

Liuk juga merasa kesal dengan petugas pendamping PKH di desanya saat melakukan pendataan.

Pasalnya, alamat orang tua dari kedua anak kembarnya itu berbeda. Anak yang atasnama Ignasius Loyola Moruk alamat di Wedomu dan anak yang atas nama Fransiskus Asisi Moruk alamat di Manleten. Seharusnya alamat kedua anak ini di Dusun Boraktetuk.

Kesalahan ini yang menjadi penyebab anaknya tidak terdaftar sebagai penerima bantuan. Karena saat bantuan masuk, justru berada di kampung yang lain.

Liuk meminta DPRD Belu untuk membantu memfasilitasi dengan pemerintah melalui dinas teknis agar ia dan anaknya bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Wakil Ketua DPRD Belu, Jeremias Manek Seran berjanji akan segera melakukan koordinasi dengan dinas terkait guna menyelesaikan persoalan yang dialami ibu Lamberta Liuk. (*)

Penulis: Teni Jenahas
Editor: Fredrikus Royanto Bau
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved