Dugaan Penyalahgunaan Dana PNPM Kecamatan Kelimutu, YH Akhirnya Ditahan Jaksa

Ini salah satu alasan mengapa jaksa menahan tersangka yang diduga menyalahgunakan dana PNPM di Kecamatan Kelimutu

Dugaan Penyalahgunaan Dana PNPM Kecamatan Kelimutu, YH Akhirnya Ditahan Jaksa
Pos Kupang/Romualdus Pius
Kasi Intel pada Kejaksaan Negeri Ende, Abdon Toh 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Romualdus Pius

POS-KUPANG.COM | ENDE - Ketua Unit Pengelola Kecamatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kecamatan Kelimutu, YH ditahan oleh Kejaksaan Negeri Ende karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana PNPM Mandiri sebesar Rp 220 Juta.

Kepala Kejaksaan Negeri Ende, Muji Martopo melalui Kasi Intel Kejaksaan Negeri Ende, Abdon Toh melalui pesan WA kepada Pos Kupang, Kamis (8/2/2018) mengatakan itu.

Sebelum ditahan, YH sempat dipanggil oleh pihak Kejaksaan Negeri Ende dan usai menjalani pemeriksaan yang bersangkutan langsung ditahan di Rutan Ende.

Menurut Abdon, YH akan ditahan selama 20 hari di Rutan Ende selama 20 hari dan akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Kupang guna menjalani proses hukum selanjutnya.

"Sesuai prosedur penahanan yang bersangkutan selama 20 hari namun demikian kami usahakan sebelum 20 hari yang bersangkutan sudah bisa dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Kupang,"kata Abdon.
Abdon mengatakan indikasi dugaan korupsi yang dilakukan oleh YH adalah yang bersangkutan pada saat menjabat selaku Ketua UPK dana PNPM Mandiri yang bersangkutan membuat laporan diduga fiktif karena dana yang semestinya disalurkan ke masyarakat namun demikian pada kenyataanya dana tesebut tidak disalurkan.

"Yang bersangkutan selaku Ketua Unit Pengelola Kecamatan Kelimutu pada tahun 2015 diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana simpan pinjam kelompok perempuan (SPKP) dengan cara menaikan jumlah pinjaman atas nama kelompok kemudian uang hasil mark up dipergunakan untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 220 Juta,"kata Abdon.

Tersangka ujar Abdon dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun dan minimal 1 tahun.

Menurut Abdon penahan atas diri tersangka YH karena yang bersangkutan dinilai tidak kooperatif sewaktu proses pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Ende yang dibuktikan ketika dipanggil untuk menjalani pemeriksaan yang bersangkutan tidak datang memenuhi panggilan jaksa.

Abdon mengatakan dengan penahanan atas diri tersangka YH maka sudah ada dua dari tiga kasus tindak pidana korupsi yang terbawa dari tahun 2017 diselesaikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Ende pada awal tahun 2018.

Adapun tiga kasus dugaan korupsi yang terbawa dari tahun 2017 meliputi kasus pembangunan sentra UMKM dan kasus dana PNPM Mandiri, Kecamatan Kelimutu serta pembangunan SMPN Ine Pare di Kecamatan Detukeli.

Abdon mengatakan, Kejaksaan Negeri Ende berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Ende.

Oleh karena itu pihaknya berharap agar masyarakat dapat melakukan pengawasan atas proses pembangunan dan penyelenggaran pemerintah dan apabila ditemukan adanya indikasi tindakan melawan hokum berupa tindak pidana korupsi diinformasikan ke aparat penegak hokum agar bisa diproses. (*)

Penulis: Romualdus Pius
Editor: Marsel Ali
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved