Fantastis! Kasus Perzinahan di NTT Meningkat Tajam

Ini penjelasan dari Direktis LBH APIK NTT, Ansi D Rihi Dara, SH terkait perda perlindungan anak di NTT

Fantastis! Kasus Perzinahan di NTT Meningkat Tajam
Pos Kupang/Novemy Leo
Ansi D Rihi Dara 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Novemy Leo

POS-KUPANG.COM | SOE - rda di NTT belum sepenuhnya menjamin perlindungan terhadap hak perempuan dan anak di NTT.

Direktis LBH APIK NTT, Ansi D Rihi Dara, SH mengatakan, dalam catatan akhir tahun LBH APIK NTT menyebutkan, sepanjang tahun 2017, banyak terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pihaknya, telah melakukan riset media dan riset pengaduan kasus.

Dalam riset media menyebutkan, sepanjang tahun 2017 terdapat 111 kasus dengan 12 jenis kasus. Kasus KDRT merupakan kasus tertinggi sebanyak 57 kasus disusul percabulan 44 kasus, trafficking 35 kasus dan perkosaan 27 kasus.
Kasus lainnya seperti bully, sodomi, aborsi, bunuh diri, aniaya, penipuan, eksploitasi anak dll.

"Tahun 2017 muncul fenomena baru yakni kasus perzinahan, dimana kasus ini naik 700 persen dibanding tahun 2016 lalu yang hanya berjumlah 3 kasus sedangkan tahun 2017 naik menjadi 21 kasus," kata Ansi, Jumat (26/1/2018).

Untuk riset pengaduan kasus, demikian Ansi, tahun 2017 LBH Apik menerima pengaduan 44 kasus dengan 20 kategori.

Terbanyak adalah kasus perceraian 7 kasus, disusul kasus kdrt 5 kasus dan kasus persetubuhan 5 kasus, kasus aniaya 4 kasus dan lainnya kasus trafficking, penipuan, percabulan dan lainnya.

"13 kasus adalah masih taraf konsultasi maupun mediasi," kata Ansi.

Ansi menjelaskan, selama 5 tahun terakhir, korban dari kasus perkosaan, percabulan dan perzinahan itu masih anak anak , bahkan kasus perdagangan orang dan buruh migran juga masih mendominasi.

Menurut Ansi, walau NTT telah memiliki kebijakan perlindungan perempuan dan anak seperti regulasi terkait tenaga kerja Indonesia, perlindungan anak, dan sebagainya, tapi kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih marak terjadi.

"Kasus kekerasan anak seperti perkosaan dan percabulan, menjadi kasus yang dominan ditangani oleh LBH APIK NTT, disamping kasus KDRT dan perdagangan orang," kata Ansi.

Berdasarkan baseline perda NTT yang dilakukan, sejak 1993 - 2017, Pemerintah NTT hanya menghasilkan 269 Perda dalam kurun waktu 24 tahun.

Ini berarti dalam 1 tahun Pemprov hanya menghasilkan 11 Perda. Dari total 269 perda yang dihasilkan, Perda yang memberikan perlindungan hanya mencapai 3 persen atau 8 Perda. Itupun Perda tersebut banyak yang cacat dari segi substansi.

Untuk itu, Ansi menyarankan agar ke depan, pencanangan kelurahan ramah anak dan sekolah ramah anak perlu diikuti dengan policy yang baik sehingga sekolah dan kelurahan ramah anak bisa berjalan dengan baik. Penguatan paralegal hendaknya dilakukan dengan melibatkan pemerintah. (*)

Penulis: omdsmy_novemy_leo
Editor: Marsel Ali
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved