Gertak Dukung Sikap Tegas Bupati Flotim Membatalkan SK Honor di Dinkes Flotim

Gertak Flotim ternyata sangat dukung sikap tegas Bupati Flotim terkait tenaga honorer

Gertak Dukung Sikap Tegas Bupati Flotim Membatalkan SK Honor di Dinkes Flotim
Pos Kupang/Feliks Janggu
Robert Ledor 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Feliks Janggu

POS-KUPANG.COM | LARANTUKA - Sekretaris Gerakan Anti Korupsi (Gertak) Flores Timur Robert Ledor mengaku gerah dengan pola perekrutan honorer di Flotim yang tidak pernah berubah dari tahun ke tahun.

"Dari dulu polanya sama, diam-diam. Mengapa diam-diam Publik pun bertanya demikian," kata Robert kepada Pos Kupang.com Jumat (19/1/2018).

Robert menyatakan dukungan terhadap sikap tegas bupati Flotim Antonius Hubertus Gege Hadjon yang membatalkan perekrutan tenaga honorer di Dinas Kesehatan Flotim yang jadi polemik seminggu terakhir.

Robert menantang pemerintah untuk menghentikan pola-pola perekrutan pegawai secara diam-diam.

"Pejabat di era keterbukaan saat ini perlu mulai belajar transparan. Pola perekrutan diam-diam seperti ini sudah saatnya dihentikan," kata Robert.

"Mengapa tidak diumumkan saja kepada publik. Rekrut diam-diam seperti ini hanya mau membenarkan dugaan selama ini bahwa honorer itu banyak titipan oknum legislatif dan eksekutif," kata Robert.

Robert mendukung sikap tegas bupati Anton membatalkan 83 honorer yang baru direkrut itu.

"Sikap bupati itu sudah tepat. Selanjutnya jika memang benar ada kebutuhan, maka rekrutlah dengan proses yang adil," kata Robert.

Namun ia sepakat jika perekrutan mendahulukan tenaga sukarelawan. Jika tenaga yang diperlukan tidak ada pada kelompok sukarelawan, baru bisa direkrut yang baru.

"Pertanyaannya, apakah dari 83 orang itu ada mantan tenaga sukarela atau tidak. Jika ada, perlu juga dilihat berapa lama ia berkarya," kata Robert.

"Kalau ikuti pola bupati mengutamakan senioritas lama pelayanan, maka akan ada keadilan untuk semua," kata Robert.

Agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, pemerintah harus berani merumahkan 83 honorer yang disebutkan.

Yang kedua perlu diperhatikan pemerintah, ribuan tenaga sukarela selama ini mengabdi namun kesejahteraannya sama sekali tidak diperhatikan.

"Jadi pemerintah jangan hanya menerima tenaga sukarela, tapi tidak bertanggungjawab terhadap jasa mereka. Ini bukan soal status, tetapi soal tanggungjawab dan kepekaan pemerintah," kata Robert. (*)

Penulis: Felix Janggu
Editor: Marsel Ali
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved