Berita Timor Rote Sabu

Kok Bisa yah, Realisasi Belanja Pegawai 6 Instansi di Wilayah KPPN Atambua Melampaui Pagu Anggaran

realisasi belanja pegawai pada enam instansi wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Atambua ini melampaui pagu anggaran

Kok Bisa yah, Realisasi Belanja Pegawai 6 Instansi di Wilayah KPPN Atambua Melampaui Pagu Anggaran
POS KUPANG/EDY BAU
Kepala KPPN Atambua, Delfiana Lase menyampaikan materi saat acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2018 di Hotel Matahari Atambua, Rabu (20/12/2017). 

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Edy Bau

POS KUPANG.COM|ATAMBUA--Enam instansi atau satuan kerja (satker) di Kabupaten Belu, Malaka dan TTU mengalami pagu minus belanja pegawai. Artinya, realisasi belanja pegawai pada enam instansi yang masuk dalam wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Atambua ini melampaui pagu anggaran pada tahun 2017.

Demikian hasil evaluasi KPPN Atambua terhadap pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) tahun 2017 yang disampaikan Kepala KPPN Atambua, Delfiana Lase saat acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2018 di Hotel Matahari Atambua, Rabu (20/12/2017).

Adapun lima satker yang mengalami minus pagu belanja pegawai tersebut antara lain, Kejaksaan Negeri TTU mengalami minus sebesar Rp 102 juta lebih, Lembaga Pemasyarakatan Atambua sebesar Rp 124 juta lebih, Rumah Tahanan Kefamenanu minus sebesar Rp 164 juta lebih, Kantor Imigrasi Kelas II Atambua minus sebesar Rp 205 juta lebih, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Atambua minus sebesar Rp 1,3 miliar dan Polres TTU mengalami minus sebesar Rp 2,4 miliar.

Selain adanya minus pagu belanja pegawai, KPPN Atambua juga mendeteksi adanya realisasi anggaran satker tertinggi dan terendah. 14 satker realisasinya di atas 90 persen dan 10 satker di bawah 70 persen.

Satker dengan realisasi anggaran terendah adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malaka yang hanya 42,72 persen, Universitas Timor yang hanya 49,80 persen, disusul Pengadilan Agama TTU 53,48 persen dan Kantor Kementerian Agama TTU sebesar 63,38 persen.

Masalah lainnya, lanjut Delfiana, pada tahun 2017 masih terdapat sejumlah satker yang terlambat melakukan revolving UP (penggantian uang persediaan), keterlambatan tagihan, keterlambatan pengajuan data kontrak dan keterlambatan penyampaian LPj bendahara.

Menurut Delfiana apa yang disampaikan ini sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun mendatang.

Kepada wartawan usai pemaparan hasil evaluasi, Delfiana mengatakan, dengan penyerahan DIPA tahun 2018 ini diharapkan masing-masing satker bisa memulai lebih awal dan tepat waktu.

"Dari seluruh KPPN se-NTT, Atambua paling tinggi, 87 persen. Belu paling tinggi di atas yang sedikit tertinggal itu Malaka karena mereka masih baru. Secara ketentuan kami tegur dan kami himbau agar lebih cepat," ujarnya.

Terkait belanja pegawai yang minus, Delfiana mengatakan ada kesalahan dalam perencanaan. Misalnya, lanjut Delfiana, pada perencanaannya hanya 80 pegawai namun pelaksanaannya, ada penerimaan CPNS pada pertengahan tahun yang berdampak pada besaran belanja pengawai.

"Belanja pegawai minus berarti uang tidak ada, ngutang dulu. Misalnya, perencanaan sudah salah. Ada 100 pegawai tapi di perencanaan cuma 80, jadi uangnya hanya untuk 80 pegawai," ujarnya. (*)

Penulis: Fredrikus Royanto Bau
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved