Dirjen: Kebutuhan Guru Agama Katolik di Indonesia Masih Sangat Tinggi
Eusebius menjelaskan, saat ini guru Agama Katolik yang tersebar di Indonesia sebanyak 11 ribu orang
Penulis: Andri Atagoran | Editor: Agustinus Sape
Laporan Reporter Pos Kupang.com, Andri Atagoran
POS-KUPANG.COM | KUPANG - Dirjen Bimas Agama Katolik, Eusebius Binsasi mengatakan, ketersediaan sarjana pendidikan Agama Katolik saat ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan guru agama di Indonesia.
Eusebius menjelaskan, saat ini guru Agama Katolik yang tersebar di Indonesia sebanyak 11 ribu orang yang terdiri dari 9.000 guru sekolah dasar dan 2.000 guru sekolah menengah pertama.
"Sementara untuk pendidikan dasar di Indonesia kita masih butuh 42 ribu guru Agama Katolik," kata Eusebius saat wisuda sarjana Sekolah Tinggi Pastoral (STIPAS) Keuskupan Agung Kupang di Grand Mutiara Kupang, Kamis (14/12/2017).
Eusebius menambahkan pihaknya selalu berusaha agar pemerintah hadir di tengah umat dengan mendukung pemenuhan kebutuhan guru Agama Katolik di Indonesia.
"Karena kondisi saat ini pertumbuhan pengangkatan pegawai (guru agama Katolik) di bidang pendidikan ternyata masih cukup rendah, baik oleh pemerintah maupun gereja," kata Eusebius.
"Artinya, kebutuhan kita masih sangat besar, tetapi selalu kita sesuaikan dengan perkembangan politik dan ekonomi di Indonesia," katanya.
Meskipun demikian, Eusebius menekankan kepada 43 sarjana baru yang diwisuda saat itu bahwa kebutuhan akan sarjana pendidikan agama tetap tinggi.
"Bagaimana pun juga agama sebagai pendidikan karakter sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita," tegas Eusebius.
Eusebius menambahkan, para sarjana pendidikan Agama Katolik tidak hanya hadir di kota, tetapi juga di seluruh pelosok tanah air termasuk yang mengabdi di kampung-kampung di seluruh NTT.
Ia berharap para sarjana pendidikan Agama Katolik dengan berbagai cara berjuang untuk membantu umat Katolik menjadi lebih berkualitas dan bermutu melalui sumbangsih pikiran dan karyanya.
"Saya yakin para lulusan ini dapat membantu pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia termasuk masyarakat di NTT," kata Eusebius. (*)