Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Nagekeo Terbentuk

Dengan terbentukanya Baznas, kata Paul, berarti tidak ada lembaga lain yang berhak mengelola zakat.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Nagekeo Terbentuk
POS KUPANG/ADIANA AHMAD
Wakil Bupati Nagekeo, Paulinis Y. Nuwa Veto (tengah) didampingi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo, Yosep Nganggo (kiri) dan Ketua Baznas Nagekeo, H. Ibrahim Yusuf dalam Sosialisasi Baznas Tingkat Kabupaten Nagekeo di Aula VIP Bupati Nagekeo, Senin (4/12/2017). 

 Laporan Wartawan Pos-Kupang.com, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM | MBAY - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) akhirnya terbentuk di Kabupaten Nagekeo dan secara resmi memperkenalkan pengurus dan tugas-tugasnya ke public Nagekeo, Senin (4/12/20170. Lembaga akan bertugas membantu pengumpulaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Haji Ibrahim Yusuf dipercaya sebagai  figure pertama untuk memimpin lembaga itu.

Wakil Bupati Nagekeo, Paulinus Y Nuwa Veto dalam acara sosialisasi tersebut, mengatakan, Baznas merupakan  lembaga resmi yang memiliki tugas dan fungsi  menghimpun dan menyalurkan  zakat. Dengan terbentukanya Baznas, kata Paul, berarti tidak ada lembaga lain yang berhak mengelola zakat.

Baca: Pengusaha Dukung Program Walikota Kupang untuk Pasang Lampu Hias Jelang Natal

Paul mengatakan, peran dan kontribusi Baznas kepada masyarakat khususnya Umat Islam tidak hanya bersifat kuantitatif tapi bersifat kualitatif terutama dalam menyebarluaskan  nilai-nilai zakat di tengah msyarakat, yakni nilai keimanan dan ketakwaan serta nilai  zakat  yang terkait  dengan pembangunan  karakter manusia sebagai insane  yang harus member manfaat bagi sesame.

“Kita bersyukur telah terbentuk Baznas tingkat Kabupaten Nagekeo yang mempunyai tugas khusus meningkatkan kesadaran umat untuk mengeluarkan zakat, melakukan perencanaan,  pengumpulan dan pendistribusian  serta pendayagunaan zakat. Saya berharap, dengan  adanya Baznas pengelolaan zakat  lebih sitemtis dan transparan berdasarkan regulasi yang berlaku,” kata Paul.

Baca: Kajari Sumba Timur Tahan Dua Tersangka Korupsi Dana Desa Tahun 2016

Paul juga berharap,dengan terbentuknya Baznas Kabupaten Nagekeo, para pengurus dpat bekerja maksimal, menjalankan tugas dengan penuh kesungguhan hati dna bertanggung jawab.

Para pengurus Baznas Kabupaten Nagekeo.
Para pengurus Baznas Kabupaten Nagekeo. (POS KUPANG/ADIANA AHMAD)

Ketua Baznas Kabupaten Nagekeo, H. Ibrahim Yusuf menjelaskan, tidak semua orang bisa menjadi  pengurus Baznas. Syarat-syaratnya, jelas Ibrahim,  selain WNI, Muslim, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pengurus Baznas harus berakhlak mulia, berusia minimal 40 tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik,  memiliki kompetensi di bidang  pengelolaan zakat, tidak pernah dihukum karena melakukan  tindak pidana kejahatan  yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun.

Ibrahim menjelaskan,  pengurus Baznas diangkat dan diberhentikan  oleh presiden atas usul menteri. Baznas  beranggotakan 11 orang yang terdiri dari delapan orang (8)  daari unsure masyarakat, tiga orang  dari unsure pemerintah, yakni dari Kementerian Agama,  Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Baznas dipimpin oleh seorang Ketua dan Wakili Ketua dengan masa jabatan lima tahun sert diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul Menteri Agama.

Baca: Hadakewa Jadi Desa Ikan Teri

Badan Amil Zakat Propinsi, jelas Ibrahim,  dibentuk oleh Menteri Agama atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan  dari Baznas. Baznas propinsi bertanggung jawab kepada Menteri Agama dan Pemerintah Propinsi serta terdiri atas unsure-unsur; pimpinan dan pelaksana. Unsure pimpian lima orang (ketua dan empat wakil ketua) dengan masa jabatan lima tahun.

Sementara Baznas kabupaten/ kota dibentuk oleh Direktorat Jenderal Bimas Islam setelah mendapat pertimbangan Baznas. Baznas kabupaten/ kota terdiri dari pimpinan dan pelaksana. Baznas kabupaten /kota diangkat dan diberhentikan oleh bupati setelah mendapat persetujuan dan Baznas. Pengangkatan dan pemberhentian  pengurus Baznas kabupaten/kota diberitahukan kepada Dirjen Bimas Islam dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilaya Kementerian Agama Propinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

Baca: Dinas Lingkungan Hidup NTT Beberkan Hasil Pemantauan di 12 Rumah Sakit Soal Limbah Medis

Baznas kabupaten /. Kota bertanggung jawab  kepada Baznas Propinsi dan bupati/ walikota. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, kata Ibrhaim, Baznas kabupaten/ kota  dibiayai oleh APBD kabupaten/kota dan hak amil,.  Biaya tersebut meliputi; hak keuangan pimpinan, biaya administrasi umum, biaya sosialisasi dn koordinasi. Pembiayaan bisa juga berasal dari APBN. (*)

Penulis: Adiana Ahmad
Editor: Agustinus Sape
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved