Peradi Ditunjuk Sebagai Kuasa Hukum BPN Malaka

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait hukum pertanahan termasuk proses pengurusan hak tanah.

Peradi Ditunjuk Sebagai Kuasa Hukum BPN Malaka
POS KUPANG/DION KOTA
Kepala BPN Kabupaten Malaka, Yohanes Taolin sedang menandatangani MoU dengan kantor Peradi Malaka di ruang kerjanya, Senin (4/12/2017). 

Laporan Wartawan Pos-Kupang.com, Dion Kota

POS-KUPANG.COM, BETUN - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Cabang Malaka ditunjuk oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malaka sebagai kuasa hukum jika BPN Malaka tersangkut masalah hukum. Hal ini tertuang dalam memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangani kedua pihak, Senin ( 4 / 12 / 2017) di kantor BPN Kabupaten Malaka.

Baca: Partai Demokrat Usung Paket MJ, Ini Alasannya

Kepala BPN Kabupaten Malaka, Yohanes Taolin mengatakan, penandatanganan MoU tersebut dilakukan mengingat beberapa kali sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN Malaka digugat secara hukum oleh masyarakat.

Oleh sebab itu, BPN Malaka membutuhkan kuasa hukum untuk mendampingi BPN dalam proses persidangan di pengadilan. Untuk itu, BPN Malaka menunjuk Peradi cabang Malaka sebagai kuasa hukum BPN Kabupaten Malaka.

"Kita sudah pernah didampingi Peradi ketika menghadapi gugatan hukum di pengadilan terhadap sertifikat yang kami keluarkan. Puji Tuhan waktu itu kita menang. Belajar dari pengalaman tersebut, kita merasa perlu adanya kuasa hukum yang mendampingi sehingga kami membuat MoU dengan Peradi Cabang Malaka, " ungkap Yohanes.

Baca: Bangun NTT tak Bisa Hanya Andalkan DAU dan DAK

Selain mendampingi sebagai kuasa hukum ketika menghadapi gugatan, bersama BPN Malaka, Peradi Cabang Malaka dalam MoU tersebut juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum pertanahan.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait hukum pertanahan termasuk proses pengurusan hak tanah.

"Tujuan MoU ini juga untuk membantu kami dalam mensosialisasikan tentang hukum pertanahan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa mengerti dan memahami dengan baik tentang hukum pertanahan. MoU ini akan berlaku selama satu tahun. Jika dirasakan menguntungkan kedua belah pihak, maka tidak menutup kemungkinan akan diperpanjang MoU tersebut," tegasnya.

Baca: Gempa Bumi 5.2 SR Guncang Kabupaten Kupang

Sementara itu, Ketua Peradi Malaka, Melianus Contrius Seran, SH mengaku siap mendampingi BPN Malaka.

Ia menegaskan, selain mendampingi sebagai kuasa hukum ketika menghadapi gugatan, Peradi Cabang Malaka juga memiliki peran memberikan masukan kepada BPN Malaka agar tidak tersangkut masalah hukum.

Selain itu, Peradi juga akan mendampingi BPN Malaka ketika memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait hukum pertanahan.

"Kita senang mendapatkan kepercayaan dari BPN Malaka sebagai kuasa hukumnya. Usai penandatangan MoU ini, bersama BPN Malaka kita akan membicarakan teknis pendampingan, pembelaaan dan sosialisasi terkait hukum pertanahan kepada masyarakat," ujarnya yang saat itu didampingi asisten khusus Peradi, Primus Klau, SH.‎‎ (*)

Penulis: Dion Kota
Editor: Agustinus Sape
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved