Jasa Konstruksi di NTT Hadapi Persoalan SDM dan Integritas

Bidang jasa konstruksi di Provinsi NTT saat ini masih menghadapi dua persoalan besar.

Jasa Konstruksi di NTT Hadapi Persoalan SDM dan Integritas
POS KUPANG/KANIS JEHOLA
NARA SUMBER - Akademisi dari Unwira Kupang, Ir. Hendrikus Rani, saat menjadi nara sumber dalam sarasehan di Hotel Ima, Kupang, Kamis (30/11/2017). 

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Bidang jasa konstruksi di Provinsi NTT saat ini masih menghadapi dua persoalan besar. Selain masih rendahnya sumber daya manusia (SDM), juga perilaku dan integritas dari para pekerja masih rendah.

Demikian sari pendapat empat nara sumber, yakni Kadis PUPR NTT, Ir. Andre W Koreh, MT, Kepala LPJK NTT diwakili, Ir. Muhamad Tanu, Akademisi dari Unwira Kupang, Ir. Hendrikus Rani, serta pengamat pembangunan infrastruktur, Ir. Piter Djami Rebo, M.Si, dalam Sarasehan di Hotel Ima, Kupang, Kamis (30/11/2017). Sementara salah satu nara sumber, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kupang, Ishak, lebih banyak berbicara soal jaminan sosial tenaga kerja.

Akademisi dari Unwira Kupang, Ir. Hendrikus Rani, mengatakan, dari hasil pengamatannya di beberapa provinsi di Indonesia, kerusakan akibat gempa itu rata-rata sama. Pertanyaannya, apa yang dilakukan para engineer?

Selain itu, kata Hendrik, 75 persen pekerja jasa konstruksi di Kota Kupang tidak memenuhi standar SNI. Akibatnya, pekerja- pekerja untuk proyek besar, seperti Jembatan Petuk dan Bendungan Raknamo didatangkan dari luar NTT.

"Persoalan kita mulai dari input. Hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja konstruksi maka perlu dilakukan sosialisasi, pelatihan dan kerja sama antara pemerintah dan perguruan tinggi (PT)," kata Hendrik.

Ketua LPJK NTT yang diwakili, Ir. Mad Tanu, mengatakan, jumlah badan usaha (BU) jasa konstruksi di NTT mencapai 3.976 BU. Namun BU jasa konstruksi tersebut didominasi perusahaan kecil. Karena itu penyedia jasa kita lebih banyak hanya menjadi partner.

"LPJK bekerjasama dengan pemerintah terus berusaha memberikan pelatihan," kata Mad Tanu.

Mantan Ketua LPJK NTT, Ir. Piter Djami Rebo, M.Si mengatakan, masih banyak infrastruktur di NTT yang harus dikerjakan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun hal yang dibutuhkan adalah SDM, tak hanya perilaku tapi juga integritas.

Kadis PUPR NTT, Ir. Andre W Koreh, MT, mengatakan, belum adanya kerja sama antara PT dan pemerintah bukan hanya terjadi di NTT tapi juga berlaku di seluruh daerah di Indonesia.

Mengenai 75 persen pekerja konstruksi di Kota Kupang yang tidak memenuhi standar SNI, Andre menyebut hal itu juga merupakan kontribusi PT karena produk tersebut juga dari PT. Masalah tersebut menurut Andre merupakan kolaborasi tanggung jawab bersama.

"Sudah belum memenuhi standar ditambah integritas rendah lagi sehingga jadi lengkaplah masalah pekerja konstruksi kita," katanya. (kas)

Penulis: Kanis Jehola
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved