APBD Tahun 2018 Harus Fokus Pada Program Prioritas Pemkab Malaka
Saat pembukaan sidang ke-III DPRD Kabupaten Malaka, Bupati Malaka, dr.Stef Bria Seran menekankan hal ini
Penulis: Dion Kota | Editor: Marsel Ali
lihat foto
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dion Kota
POS-KUPANG.COM, BETUN - Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran menegaskan, alokasi anggaran untuk APBD 2018 harus fokus pada program prioritas Pemkab Malaka.
Program-program yang dilaksanakan di tahun 2018 harus mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Hal ini ditegaskannya saat memberikan sambutan dalam pembukaan sidang III DPRD Malaka, Jumat ( 10/11/2017) di gedung DPRD Malaka.
Ia mengatakan, sesuai arahan Presiden Jokowi, pengalokasi anggaran harus fokus pada program prioritas. Hal ini mengingat anggaran APBD yang sangat terbatas.
"PAD kita paling 32 Miliaran sedang sisanya itu dana dari pusat. Oleh sebab itu, anggaran yang ada harus dialokasikan untuk program prioritas Pemkab Malaka sehingga masyarakat bisa merasakan dampak pelaksanaan program prioritas kita," tegasnya.
Bupati Malaka meminta pembahasan program dalam APBD 2018 harus dibahas secara mendalam di tingkat komisi. Ia meminta agar DPRD juga menawarkan konsep dalam pembahasan APBD 2018 guna memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan persoalan yang dialami masyarakat.
"Saya minta pembahasan di komisi tidak boleh hanya satu jam. Harus bahas dan dikaji secara mendalam program-program dalam APBD 2018. Sebagai mitra, saya sangat berharap DPRD Malaka juga bisa menawarkan konsep program yang bisa menyelesaikan persoalan yang dialami masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat," pintanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Malaka, Adrianus Bria Seran mengatakan, dalam pembahasan di komisi nantinya akan dibentuk sub komisi mengingat waktu pembahasan yang sangat terbatas.
Hal ini dimaksudkan agar dalam pembahasan program di komisi bisa dikaji secara mendalam untuk menentukan mana program yang masuk prioritas untuk dilaksanakan di 2018 mendatang.
"Satu komisi jika terdiri dari 8 anggota bisa dibagi menjadi dua sub komisi untuk pembahasan program bersama mitra. Hal ini untuk mengejar waktu penetapannya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Waktu pembahasannya bisa diatur di malam hari jika memang perlu," ujarnya. (*)
