Komnas HAM Dilihat Sebagai Pemadam Kebakaran

Komnas HAM punya alasan jelas mengapa mereka harus bangun kerja sama dengan pemerintah daerah

Komnas HAM Dilihat Sebagai Pemadam Kebakaran
Pos Kupang/Eugenius Moa
Wakil Bupati Sikka, Drs. Paolus Nong Susar dan Wakil Ketua Komnas HAM, Nurlaela, memperlihatkan naskah kerjasama Komnas HAM dan Pemda Sikka ditandatangani, Jumat (3/11/2017) di Aula Bapelitbang, Kota Maumere, Pulau Flores 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eginius Mo'a

POS-KUPANG.COM | MAUMERE - Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI (Komnas HAM), Nurlaela mengatakan, Komnas HAM memiliki banyak mandat yang tertuang dalam empat undang-undang.

Namun, kehadiran Komnas HAM, hanya dilihat sebagai pemadam kebakaran, ketika muncul masalah.

"Mandat yang diberikan UU luas sekali. Komnas HAM tidak bisa melakukan sendirian, karena itu kami butuhkan kerjasama dengan pemerintah dan kepolisan. Kami juga sudah lakukan dengan banyak Polres dan Polda," kata Nurlaela pada penandatanganan kerjasama antara Komnas HAM dengan Pemkab Sikka di Pulau Flores, Jumat (3/11/2017).

Latarbelakang dilakukannya kerjasama dengan Pemda dan Kepolisian, kata Nurlaela, karena pengaduan paling banyak ke Komnas HAM ditujukan kepada Pemda, Kepolisan dan Korporasi.

Menurutnya, diperlukan kerjasama dan koordinasi, sehingga pengaduan kepada Komnas bisa dikurangi.

Ia minta kerjasama yang sudah diteken ini tak hanya sebatas dokumen. Tetapi, dokumen itu mesti dijadikan rujukan untuk kerjasama yang lebih konkrit, hal apa saja yang bisa dilakukan Komnas HAM dan Pemda Sikka.

"Kita akan lanjutkan dengan perjanjian kerjasama. Apa-apa saja yang bisa kita kerjasamakan," kata Nurlaela.

Dia menjelaskan, Komnas punya banyak mandat yang tertuang dalam empat UU. Tugas pokok dan fungsi Komnas HAM yakni pendidikan dan penyuluhan, pengkajian dan fungsi mediasi atas berbagai konflik terutama konflik agraria dan ketenagakerjaan yang paling sering muncul.

Komnas HAM, kata Nurlaela, juga menjalankan fungsi pemantauan. Fungsi ini sering dilihat oleh media, seolah Komnas HAM sebagai pemadam kebakaran.

Publik hanya tahu ini ketika Komnas HAM hadir melakukan pemantauan, padahal ada fungsi-fungsi lain yang dijalankannya.

Nurlaela menambahkan, Komnas HAM juga menjalankan fungsi pengadilan HAM terutama sebagai penyelidik. Komnas HAM masih sedang menangani tujuh berkas kasus HAM berat.

Selain itu, kata Nurlaela, Komnas HAM juga menyelenggarakan fungsi menjalankan UU penghapusan RAS dan sosial. "Politik identitas ini yang akhir-akhir ini semakin menguat," ujarnya. (*)

Penulis: Eugenius Moa
Editor: Marsel Ali
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved