Tahun Depan Dana PEM tidak Ditambah, Pemerintah akan Pakai Pola Baru Bantu Warga

Wakil Walikota Kupang, dr. Herman Man menjelaskan hal ini terkait dengan dana PEM di Kota Kupang

Tahun Depan Dana PEM tidak Ditambah, Pemerintah akan Pakai Pola Baru Bantu Warga
POS KUPANG/DOK
dr. Herman Man, Wakil Walikota Kupang 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Beberapa tahun terakhir Pemerintah kota Kupang menjalankan program Dana Pemberdayaan Masyarakat (PEM) kepada warga yang memiliki usaha. Dengan tujuan untuk mengembangkan usahanya.

Pinjaman yang diberikan tanpa bunga ini merupakan dana hibah yang tidak bisa dipindahkan kemana-mana.

"Sekarang sudah final, dianggap sudah keluar dari kas daerah. Karena dari dulu dana PEM tidak masuk kas daerah. Itu sudah hibah final tinggal dipertanggungjawabkan ada bukti bergulir maka selesai," kata Wakil Walikota Kupang, dr Hermanus Man, kepada Pos Kupang, Selasa (31/10/2017).

dr Herman mengatakan, dana PEM setiap dua atau tiga tahun selalu ditambah. Namun tahun depan tidak ditambah lagi. Saat ini Dana PEM yang digulirkan Rp 550 juta.

"Mimpinya Rp 5 milyar. Kami akan cari pola lain untuk membantu warga yang akan bekerja sama dengan bank. Misalnya, dana cukup Rp 5 miliar, mau kasih kredit Rp 2,5 juta pada orang-orang hampir miskin, tanpa bunga. Seperti dana PEM persis kembalikan satu tahun," tuturnya.

Ia menjelaskan uang Rp 5 miliar akan dimasukkan ke bank dan dikelola oleh bank. Bank hanya menghitung berapa manajemen fee yang didapat dari pengelolaan uang tersebut. Bila menyimpan Rp 5 miliar, manajemen fee Rp 200 juta maka pemerintah langsung menambahkan Rp 200 juta.

Kata dr Herman, dana tersebut akan diberikan kepada orang-orang yang hampir miskin. Dalam artian penghasilan mereka tidak sampai UMP.

Ketika disinggung mengenai pinjaman dana PEM yang macet, dr Herman menanggapi akan melakukan penanganan yang berbeda. Bila macet maka akan ada rapat evaluasi dengan berbagai pihak termasuk lurah.

"Berapa besar yang macet, sebab-sebab kemacetan dan langkah langkahnya. Kalau ada unsur kesengajaan tidak ingin mengembalikan kenapa tidak ditindak hukum, karena ada data dan juknis," tuturnya. (*)

Penulis: Yeni Rachmawati
Editor: Marsel Ali
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved