Komisi IV DPR RI Minta Kepastian Kualitas Beras di Gudang Bulog

Komisi IV dipimpin Edhy Prabowo dan diterima Direktur Operasional dan Ppelayanan Publik Bulog, Karyawan Gunarso.

Editor: Agustinus Sape
POS KUPANG/HERMINA PELLO
Tim Komisi IV DPR RI sedang meninjau stok pangan di Bulog NTT. 

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Hermina Pello

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Komisi IV DPR RI saat mengunjungi gudang Bulog Divre NTT ingin memastikan kualitas beras yang ada di dalam gudang sehingga Komisi IV meminta Bulog untuk membuka salah satu karung dan menimbang karung berisi beras tersebut.

Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan ke gudang Bulog pada Sabtu (28 /10 /2017).

Komisi IV dipimpin Viva Yoga Mauladi, M.Si dan diterima Direktur Operasional dan Ppelayanan Publik Bulog, Karyawan Gunarso.

Pada saat itu, dilakukan penimbangan dan ternyata berat beras per kg 15,8 kg dan setelah dibuka ternyata beras cukup baik dan tidak berbau. Bahkan pimpinan Komisi IV sempat mengambil dengan tangan beras karung yang dibuka oleh petugas.

Pada kesempatan tersebut, Karyawan Gunarso mengatakan 99 persen beras yang ada di Bulog Divre NTT didatangkan dari luar NTT yakni dari Surabaya, Makassar.

Karena pengadaan di dalam NTT hanya 2000 ton saja. Sedangkan untuk kebutuhan setiap bulan yakni untuk rasta sebanyak 8000 ton dan 2000 ton untuk ASN, TNI dan Polri.

Dijelaskan Divre NTT terdiri dari 8 kantor Sub, dan dua seksi logistic yang layani 22 kabupaten kota ada45 unit gudang dengan kapasitas 48 ribu ton. Saat ini stok sebanyak 27 ribu ton dan akan datang lagi 25 ribu ton dari Surabaya dan sehingga total mencapai sekitar 50 ribu ton.

"Stok cukup untuk penyaluran sampai akhir tahun 2017," katanya. 

Karyawan Gunarso mengatakan bulog Divre NTT mencoba mencukupi kebutuhan diawal Oktober dan November karena biasa distribusi di pulau pulau terpengaruh oleh gelombang dan angin. "Di bulan November dan Desember sulit didistribusikan karena cuaca karena itu  sesegera mungkin beras ada di seluruh gudang, katanya.

Sampaikan Isu Strategis

Karyawan Gunarso mengatakan ada isu strategis saat ini terkait dengan rencana pemerintah untuk mengganti beras rastra dengan bantuan pangan non tunai.

"Ini akan berkaitan dengan tugas dan fungsi Bulog ke depan terutama dalam kaitan dengan perlindungan petani. Jika Bulog tidak lagi melakukan penyaluran rastra maka yang harus dipikirkan adalah bagaimana dengan pembelian beras petani yang akan mulai panen pada bulan Februari nanti.

Banyak petani kecil yang menghasilkan beras medium dan kalau bulog melakukan pembelian beras dengan harga komersial maka akan disalurkan ke mana karena rastra sudah berhenti. Tentu akan berdampak pada pembelian beras karena bulog harus berubah dengan membeli beras premium yang disukai oleh masyarakat," katanya.

Bantuan pangan non tunai akan dibagikan dalam bentuk kartu untuk dimanfaatkan untuk beras gula minyak dan lai dan sifatnya Warteg sehingga siapapun boleh memasok sebagai agen yang ditunjuk pemerintah.

Strategi isu yang dihadapi Bulog diakhiri tahun adalah stok beras medium cukup banyak karena dibeli sejak Januari 2017 karena pada Januari i sudah ada penen sehingga pengadaan di awal. Karena itu bulog berharap agar stok yang ada dijadikan cadangan pangan milik pemerintah.

Karyawan Gunarso mengatakan cadangan stok beras milik pemerintah sebanyak 286 ribu ton yang dan dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi nasional 30 juta ton maka Bulog untuk jadi cadangan beras pemerintah. 

"Usul kepada pemerintah kalau rastra tidak ada maka stok beras yang ada di bulog jadi cadangan beras pemerintah. Berdasarkan perhitungan cadangan beras pemerintah 1.5 sampai 1,8 juta ton sehingga pemerintah kuat dalam hal cadangan beras pemerintah," katanya. 

Pimpinan Komisi IV, Viva Yoga Mauladi mengatakan sebagai mitra kerja dari Bulog dan setelah mendapat masukan maka ada beberapa hal yang harus dibicarakan oleh Komisi IV terkait dengan kebijakan pemerintah karena mulai tahun depan rastra tidak ada lagi dan nilainya mencapai Rp 22 triliun. Setelah mendapat penjelasan maka yang harus dibahas adalah agar petani tidak dirugikan setelah panen.

"Yang penting dari upaya pemerintah melindungi dan memberdayakan petani dimana petani harus terus produksi. Harus ada solusi sehingga tidak mengganggu proses yang sudah ada.
Dari sisi penyerapan gabah petani.ini problem yang akan didiskusikan. Harus
Terus dorong agar bulog lakukan tugas dan fungsi dan pemberdayaan petani dan stabilisasi harga," katanya.

Stok Bawang putih di Bulog Divre NTT 15 Ton

Saat ini Bulog Divre NTT memiliki 15 ton bawang putih dan akan terus didatangkan untuk memenuhi kebutuhan bawang putih.

"Dari 25 Ton bawang putih sudah tersalur 10 ton dan tersisa 15ton. Kami. Menjual bawang putih dibawah harga pasar yakni Rp 20 ribu per kg sedangkan di pasar dijual dengan harga Rp 30 ribu," katanya.  Bawang putih ini didatangkan dari Cina. (*)

Sumber: Pos Kupang
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved