MUI Tidak Lagi Urus Sertifikasi Halal Mulai 2019

Pembentukan BPJPH merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

MUI Tidak Lagi Urus Sertifikasi Halal Mulai 2019
Nicolas Manafe/Tribunnews.com
Nicolas Manafe/Tribunnews.com Menteri Agama, Lukman Hakim Saifudin. 

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Pemerintah resmi mengambil alih pengelolaan sertifikasi halal yang selama ini ditangani Majelis Ulama Indonesia (MUI), terhitung Rabu (11/10/2017).

Pengambilalihan ditandai dengan peresmian beroperasinya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) oleh Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin.

Pembentukan BPJPH merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

BPJPH akan menjadi lembaga yang mengelola proses administrasi terhadap registrasi sertifikat halal.

Baca: Gubernur NTT Bangga Wisudawan UMK Kenakan Tenun Ikat

"Buat semudah mungkin, tidak ada pungutan biaya sama sekali, ini berbasis online," kata Lukman.

Meski demikian, hadirnya BPJPH bukan tanpa pro dan kontra.

Sebagaian pihak menilai langkah pembentukan BPJPH telah mencabut kewenangan MUI.

Asal tahu saja, MUI telah mengeluarkan label dan sertifikasi halal sejak 6 Januari 1989.

Bahkan, sertifikasi halal MUI diakui secara luas di berbagai belahan dunia dan dikenal paling ketat.

Baca: Mayat Pria Asal Insana Ini Dikerubuti Belatung Saat Ditemukan

Di akun instagram @bongkartaktik.id, postingan pemberitaan perihal BPJPH menarik banyak perhatian netizen.

Setidaknya sudah ada 816 komentar netizen yang menanggapi soal BPJPH terhitung Kamis (12/10/2017).

Lukman menegaskan MUI tetap dilibatkan dalam penerbitan sertifikasi halal ini.

MUI sebagai auditor terhadap produk yang didaftarkan. (Kontan)

Editor: Alfons Nedabang
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved