Beginilah Cara Benny Harman Pecahkan Masalah Pengangguran

Sektor swasta di NTT harus membuka lapangan kerja yang lebih luas, tetapi juga harus bergerak untuk memacu ekonominya menjadi lebih maju.

Beginilah Cara Benny Harman Pecahkan Masalah Pengangguran
ISTIMEWA
Benny K Harman bersama Kepala Lapas Waikabubak 

PENGANGGURAN masih menjadi masalah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari tahun ke tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) NTT menyebutkan, ada 2,5 juta angkatan kerja dari penduduk usia kerja sebanyak 3,5 juta orang.

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), tingkat pengangguran terbuka (TPT) saat ini sebanyak 76.580 orang.

Namun, sebesar 9,62 persen lulusan universitas/perguruan tinggi tergolong sebagai penganggur dan pengangguran lulusan diploma (I-III) sebesar 6,40 persen. Jumlah angka pengangguran yang terendah berasal dari sekolah dasar sebesar 1,73 persen hingga Februari 2017.

TPT itu memperlihatkan salah satu masalah yang dihadapi NTT hari ini. Secara sederhana, kita akan segera dapat menunjuk ketersediaan lapangan kerja sebagai masalahnya. Mengapa gagal menyerap tenaga kerja, bahkan tenaga para sarjana yang angkanya begitu tinggi?

Marilah kita cari jalan keluar agar angka pengangguran bisa turun setiap tahun dan lapangan kerja semakin lebar menyerap tenaga kerja.

Sebagai Bakal Calon Gubernur NTT, Benny K Harman (BKH) menawarkan solusi membuka lapangan kerja. Bagi BKH adalah kewajiban dan tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja kepada warganya agar mendapatkan pekerjaan atau hak atas pekerjaan dipenuhi.

Kebijakan dan langkah yang ditempuh haruslah sebanyak mungkin perluasan lapangan kerja, tidak terbatas pada bidang pemerintahan.

Sektor swasta harus terus didorong dengan kemudahan-kemudahan investasi sehingga dapat menyerap tenaga kerja di provinsi yang masih tergolong miskin ini.

Sejauh ini diketahui bahwa jumlah pegawai di Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT lebih dari 7.000 orang. Jumlah ini bisa membengkak hingga 30.000 pegawai jika harus menerima sebagian besar pegawai yang terkait bidang pendidikan, pertambangan dan kehutanan sebagai tanggung jawab Pemprov NTT.

Bisa dibayangkan jika jumlah pegawai pemerintah provinsi itu ditambah 22 kabupaten/ kota yang ada di seluruh NTT, yang mempekerjakan pegawai mereka. Tambahan lainnya adalah para pegawai dari lembaga negara non-pemerintah.

Halaman
123
Editor: Gerardus Manyela
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved