Putusan Praperadilan Setya Novanto Jadi Preseden Buruk dalam Pemberantasan Korupsi

POS-KUPANG.COM,  JAKARTA - Putusan gugatan praperadilan Ketua DPR RI Setya Novanto disebut menjadi preseden buruk dalam pemberantasan korupsi.

Penyidik akan semakin sulit lantaran tidak bisa menggunakan barang bukti yang sama walau dalam kasus turut bersama-sama atau pasal penyertaan.

Melalui putusan praperadilan Novanto, maka pelaku yang lain bisa bebas karena terkait barang bukti yang digunakan.

Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, memprediksi kejadian tersebut akan berulang.

"Karena satu tersangka dengan tersangka lainnya harus memiliki alat bukti yang berlainan. Sedangkan bila alat buktinya sama maka tidak dapat dipakai," kata Ray saat jumpa pers di Indonesia Coruption Wacth (ICW), Jakarta, Sabtu (30/9/2017).

Ray mengkritik putusan tersebut lantaran dalam perkara pidana terdapat sebuah delik penyertaan yaitu sebuah perbuatan pidana yang dilakukan secara bersamaan.

Sebagai contoh mengenai dua pelaku maling ayam.

Satu pencuri bertugas menjaga kondisi kandang dan satunya melakukan eksekusi menangkap ayam. 

Kemudian, yang tertangkapadalah pelaku yang mengesekusi ayam berikut barang bukti seekor ayam.

Menurut Ray, merujuk putusan Hakim Cepi Iskandar tersebut, maka ayam yang sudah menjadi alat bukti untuk yang mengeksekusi ayam tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk pelaku yang menjaga kondisi kandang.

Ray menyindir dengan adanya putusan perkara Novanto, para koruptor sebaiknya melakukan pidana korupsi secara berjamaah.

"Kemudian tentukan siapakah yang bakal dikorbankan untuk ditetapkan sebagai tersangka," kata Ray.

Ray sendiri mengaku tidak terkejut mengetahui putusan yang membatalkan penyidikan terhadap Novanto dalam kasus korupsi e-KTP.

"Sebagaimana terdapat kejanggalan yang pernah dipaparkan oleh ICW jadi tidak terlalu terkejut. Tetapi, manuver apakah yang akan digunakan untuk melepas SN inilah yang menjadi menarik," jelasnya. (*)