Ada Cara Pemilik Situs Nikah Siri Pastikan Kliennya Perawan Hingga Senjata 5000 Pucuk, Simak Yuk

POS-KUPANG.COM--Berikut lima berita terpopuler nasional di Tribunnews.com, pada Senin (25/9/2017):

1. Mengejutkan! Seperti Inilah Cara Pemilik Situs Nikah Siri Memastikan Kliennya Perawan atau Tidak
Perawan dan perjaka. Dua kondisi ini dijamin oleh Aris Wahyudi, pemilik situs nikahsirri.com terkait para mitra atau klien di situsnya.

Untuk mengetahuinya, Aris Wahyudi memiliki cara tersendiri selain klien dan mitranya harus dewasa atau 17 tahun ke atas.

Lebih lanjut, untuk memastikan mitra atau kliennya benar-benar perawan, bagi yang perempuan diminta melakukan tes perawan.

Sedangkan laki-laki diminta melakukan sumpah pocong.

"Kalau perempuan kan bisa di tes medis, tes perawan nanti ada surat dari dokter, nah kalau laki-laki kan sulit mereka perjaka atau bukan, jadi harus melalui prosedur sumpah pocong, tegasnya.

Sementara untuk mitra atau klien yang beragama non muslim, jika ingin mengikuti lelang perawanan nantinya harus pindah agama terlebih dulu.
Aris menambahkan sebutan mitra ?disematkan bagi perawan atau perjaka yang berminat dalam kontes lelang dan fotonya dipampang di situs tersebut.

Sementara klien adalah pihak yang berminat menggunakan jasa situsnya untuk mendapatkan perawan atau perjaka melalui mekanisme lelang.

Nantinya klien akan membayar mahar sesuai nominal yang diminta oleh mitra.

Lalu mahar ditranfer ke rekening Aris lalu dipotong 10-20 persen, sisanya ditransfer ke mitra.

Bahkan jika berminat, Aris juga bisa memfasilitasi penghulu hingga saksi.

Sementara lokasi pernikahan, di gedung atau hotel, itu diserahkan ke pasangan.

"Mitra itu yang nanti fotonya dipajang di situs, kalau ada klien yang tertarik mereka harus mau. Mitra ikut atas kesukarelaan, kalau klien (peserta lelang) itu yang harus membayar mahar," singkatnya.

2. Beredar Video 'Gunung Agung Meletus Dahsyat', Ternyata Ini Fakta Sebenarnya!

Gunung Agung yang saat ini menjadi perhatian publik saat dinyatakan pihak BNPB berstatus awas.

Media sosial kerap mengunggah dan menginformasikan kondisi terbaru gunung Agung itu.

Diketahui, gunung Agung yang terletak di Kabupaten Karangasem, Bali mengalami peningkatan status pada Jumat (22/9/2017) malam.

Jumat malam, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Kasbani menyatakan update status Gunung Agung pada masyarakat.

"Dengan ini kami sampaikan bahwa kita meningkatkan statusnya dari siaga menjadi awas ya level 4," ucapnya saat ditemui Tribun Bali di Pos Pengamatan Gunung Agung, Desa Rendang, Kabupaten Karangasem, Jumat (22/9/2017).

Tentu saja kenaikan status dari siaga menjadi awas tersebut membuat sebagian warga di sekitar gunung Agung cemas meskipun pihak BNPB sudah mewanti-wanti akan hal itu.

Kepala Humas BNPB Sutopo Nugroho di-twitter menyebut informasi itu tidak benar alias hoax.

"Hoax. Ini letusan G.Sinabung tahun 2015 yang disebarkan oknum dan mengatakan letusan Gunung Agung. Sampai saat ini G.Agung belum meletus," ujarnya.

Kabid Mitigasi Gunungapi PVMBG, I Gede Suantika, menyatakan jika kepulan asap sulfatara menyembul dari Gunung Agung pada Minggu (24/9/2017) pagi.

Namun, pada hari Sabtu, 23 September 2017, sebuah akun Youtube Voice Video mengunggah video tentang gunung agung.

Dalam video tersebut, akun tersebut menuliskan judul dan keterangan

"Gunung Agung Meletus Dahsyat ?.
Gambar saya terima dari Mas Edt Kemput. Jika letusan ini benar, Semoga saudara2 kita di Bali Selamat. Amiiin..."

Dalam video berdurasi 51 detik itu terlihat sebuah gunung menyemburkan larva merah menyala.

Tidak ada narasi ataupun teks dalam video yang menyertakan kebenaran video tersebut.

Video tersebut sudah dilihat lebih dari 700 orang hanya dalam waktu satu hari sejak diunggah pada Sabtu (23/9) kemarin.
Beragam komentar pun bermunculan.

Netizen beramai-ramai menyebut jika video itu hoax.
Pasalnya, belum ada reaksi gunung agung yang seperti video tersebut.

Saat video itu diunggah, pihak Kepala Pusat PVBMG, Kasbani menyebut jika ia juga tidak tahu kapan akan terjadi erupsi Gunung Agung.

"Kondisi terakhir untuk Gunung Agung ya masih tetap tinggi aktivitasnya. Tetap stabil naik, konsisten naik. Dan untuk itu kita harus tetap perhatian ya," ucap Kasbani kepada Tribun Bali, Sabtu (23/9/2017).

Adapun aktivitasnya kegempaannya pun masih tinggi.

"Level aktivitas Gunung Agung sudah di level empat atau level tertinggi saat ini," ucapnya.

Namun video tersebut sudah menunjukkan jika Gunung Agungtelah erupsi.

Bahkan video itu menunjukkan larva yang menyala merah keluar dari perut Gunung Agung.

Netizen menemukan kejanggalan dan menyebut jika video tersebut bukan Gunung Agung namun Gunung Sinabung.

Seperti komentar yang ditulis akun Tom Klark "This is Gunung Sinabung not Agung"

Adapula netizen juga beramai-ramai menyebut video tersebut hoax dan meminta akun tersebut untuk segera menghapus
Ketut Agus Suadnyana: HOAX HOAX HOAX ......!!!!!!!!!!! Big f***ing liar........!!!!!!!

Gladius: "Hoax video, don't trust this youtube channel. I'm from Bali and stfu Voice Video!

Gross Ryoyom : "Weh mau banyak views gk ush bikin hoax"
Ade raspawan: "Hoax, saya tinggal di Bali. Sebelum posting sesuatu harap di cek kebenarannya terlebih dahulu !!"

3. Letkol Untung Komandan G30S/PKI, Tak Sengaja Tertangkap di Brebes

September menjadi bulan kelabu bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, pada tanggal 30 September 1965 terjadi tragedi penghianatan Gerakan 30 September (G30S) PKI.

Letnan Kolonel Untung bin Syamsuri adalah Komandan Batalyon I Tjakrabirawa yang memimpin Gerakan 30 September pada tahun 1965.

Ia lahir di Desa Sruni, Kedungbajul, Kebumen, Jawa Tengah pada 3 Juli 1926, wafat di Cimahi, Jawa Barat 1966.

Untung adalah bekas anak buah Soeharto ketika ia menjadi Komandan Resimen 15 di Solo.

Ia merupakan Komandan Kompi Batalyon 454 dan pernah mendapat didikan politik dari tokoh PKI, Alimin.

Semasa perang kemerdekaan untung bergabung dengan Batalyon Sudigdo yang berada di Wonogiri, Solo.

Selanjutnya Gubernur Militer Kolonel Gatot Soebroto memerintahkan agar Batalyon Sudigdo dipindahkan ke Cepogo, di lereng gunung Merbabu.

Kemudian Kusman pergi ke Madiun dan bergabung dengan teman-temannya.

Setelah peristiwa Madiun, Kusman berganti nama menjadi Untung Sutopo dan masuk TNI melalui Akademi Militer di Semarang.

Letkol Untung Sutopo bin Syamsuri, tokoh kunci Gerakan 30 September 1965 adalah salah satu lulusan terbaik Akademi Militer.

Pada masa pendidikan ia bersaing dengan Benny Moerdani, perwira muda yang sangat menonjol dalam lingkup RPKAD.

Mereka berdua sama-sama bertugas dalam operasi perebutan Irian Barat dan Untung merupakan salah satu anak buah Soeharto yang dipercaya menjadi Panglima Mandala.

Untung dan Benny tidak lebih satu bulan berada di Irian Barat karena Soeharto telah memerintah gencatan senjata pada tahun 1962.

Sebelum ditarik ke Resimen Cakrabirawa, Untung pernah menjadi Komandan Batalyon 454/Banteng Raiders yang berbasis di Srondol, Semarang.

Batalyon ini memiliki kualitas dan tingkat legenda yang setara dengan Yonif Linud 330/Kujang dan Yonif Linud 328/Kujang II.

Kelak dalam peristiwa G30S ini, Banteng Raiders akan berhadapan dengan pasukan elite RPKAD di bawah komando Sarwo Edhie Wibowo.

Setelah G30S meletus dan gagal dalam operasinya, Untung melarikan diri dan menghilang beberapa bulan lamanya sebelum kemudian ia tertangkap secara tidak sengaja oleh dua orang anggota Armed di Brebes, Jawa Tengah.

Ketika tertangkap, ia tidak mengaku bernama Untung.
Anggota Armed yang menangkapnya pun tidak menyangka bahwa tangkapannya adalah mantan Komando Operasional G30S.

Setelah mengalami pemeriksaan di markas CPM Tegal, barulah diketahui bahwa yang bersangkutan bernama Untung.
Setelah melalui sidang Mahmillub yang kilat, Untung pun dieksekusi di Cimahi, Jawa Barat pada tahun 1966, setahun setelah G30S meletus.

4. PT Pindad Sebut Polri Berencana Pesan 5 Ribu Senjata tapi Kontraknya Belum Ada

PT Pindad membenarkan adanya pemesanan senjata yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara.

Menurut Sekretaris Perusahaan PT Pindad Bayu A. Fiantori, lembaga intelijen tersebut memesan 517 pucuk senjata.

"Benar, ada kontrak dengan PT Pindad untuk BIN, 517 (pucuk senjata)," kata Bayu kepada Kompas.com, Senin (25/9/2017).
Bayu mengatakan, 517 senjata laras panjang tersebut masih ada di PT Pindad dan belum dikirim.

Selain itu, lanjut Bayu, Polri juga berencana memesan senjata dari perusahaannya sebanyak 5000 pucuk.
"Polisi yang rencananya 5000 pucuk tapi kontraknya belum ada," kata dia.

Bayu enggan menyebutkan jenis senjata yang dipesan oleh BIN dan Polri. Ia hanya menegaskan bahwa jenis senjata tersebut berbeda spesifikasinya dari yang dimiliki TNI.

"Speknya berbeda dari TNI, non militer lah," kata dia.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto sebelumnya meluruskan pernyataan yang diduga Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Rekaman suara yang diduga Panglima TNI beredar di media sosial yang isinya tentang pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non militer.

Wiranto menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak benar. Ia mengakui ada kesalahan komunikasi antara Panglima dengan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Namun, saat ini sudah diluruskan.

"Setelah saya panggil Kepala BIN, hubungi Panglima TNI, Kapolri dan institusi lain yang terkait masalah ini. Ternyata ini hanya masalah komunikasi yang tidak tuntas dalam hal pembelian senjata," kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Minggu (24/9/2017).

Wiranto pun membantah berbagai spekulasi yang beredar seperti Indonesia sedang dalam keadaan genting, karena ada suatu kelompok yang ingin menganggu ketertiban dan keamanan nasional.
"Saya kira kita tidak pada tempatnya menghubungkan dengan itu," kata Wiranto.

Bahkan, kata dia, senjata yang dibeli jumlahnya hanya 500 pucuk, bukan 5.000 pucuk senjata seperti yang sudah disampaikan oleh Panglima TNI.

"Setelah saya tanyakan, saya cek kembali, tenyata ini berhubungan dengan pembelian 500 pucuk senjata buatan PT Pindad yang diperuntukkan bagi sekolah intelejen BIN dan bukan buatan luar negeri," katanya.

Senjata itu juga dibeli oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dan bukan institusi lain yang di luar kontrol Pemerintah dengan menggunakan APBN.

"Ini juga menggunakan anggaran APBN. Jadi bukan institusi lain yang di luar kontrol Pemerintah," ungkap dia.

5. Wiranto Akui Ada Salah Paham antara Panglima TNI, Kepala BIN dan Kapolri Soal Pembelian Senjata
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto angkat bicara soal polemik pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tentang isu pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non militer.

Wiranto menegaskan bahwa pernyataan Panglima tersebut tidak benar.

Ia mengakui ada kesalahan komunikasi antara Panglima dengan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Namun, saat ini sudah diluruskan.

"Setelah saya panggil Kepala BIN, hubungi Panglima TNI, Kapolri dan institusi lain yang terkait masalah ini. Ternyata ini hanya masalah komunikasi yang tidak tuntas dalam hal pembelian senjata," kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Minggu (24/9/2017).

Wiranto pun membantah berbagai spekulasi yang beredar seperti Indonesia sedang dalam keadaan genting, karena ada suatu kelompok yang ingin menganggu ketertiban dan keamanan nasional.

"Saya kira kita tidak pada tempatnya menghubungkan dengan itu," kata Wiranto.

Bahkan, kata dia, senjata yang dibeli jumlahnya hanya 500 pucuk, bukan 5.000 pucuk senjata seperti yang sudah disampaikan oleh Panglima TNI.

"Setelah saya tanyakan, saya cek kembali, tenyata ini berhubungan dengan pembelian 500 pucuk senjata buatan PT Pindad yang diperuntukkan bagi sekolah intelejen BIN dan bukan buatan luar negeri," katanya.

Senjata itu juga dibeli oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dan bukan institusi lain yang di luar kontrol Pemerintah dengan menggunakan APBN.

"Ini juga menggunakan anggaran APBN. Jadi bukan institusi lain yang di luar kontrol Pemerintah," ungkap dia.
Hanya saja, kata Wiranto, senjata yang dipesan BIN memang berbeda dengan senjata yang biasa digunakan oleh militer Indonesia. Karenya, kata dia, izin pembelian cukup ke Mabes Polri dan tidak perlu ke Mabes TNI.

"Dari penjajakan dan penelitian yang kami lakukan. Pembelian senjata dari Pindad bukan standar TNI itu memang tidak perlu minta ijin ke Mabes TNI. Tapi cukup Mabes Polri dan itu sudah dilakukan," kata dia.

"Karena itu ada isu bahwa pembelian senjata ini atas persetujuan Presiden saya kira prosedur pembelian senjata pada jenis seperti ini secara spesifik tidak perlu kebijakan Presiden secara khusus, tidak perlu melibatkan Presiden," tambah dia.

Untuk itu, Wiranto pun meminta semua pihak tak lagi menjadikan persoalan ini sebagai sebuah polemik yang memecah belah hubungan institusi negara.

"Isu mengenai ini kita tutup. Karena tidak perlu dikhawatirkan ada satu kekuatan-kekuatan lain yang akan menganggu kepentingan nasional atau keamanan nasional, tidak sama sekali," tutup dia.

Sebelumnya, seperti dikabarkan Tribunnews.com, Panglima TNIJenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan, ada institusi yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Indonesia.

Gatot menyampaikan, TNI akan mengambil tindakan tegas jika hal tersebut dilakukan, tidak terkecuali apabila pelakunya berasal dari keluarga TNI bahkan seorang jenderal sekalipun.
Lebih lanjut, Gatot menegaskan, nama Presiden Jokowi pun dicatut agar dapat mengimpor senjata ilegal tersebut.

"Mereka memakai nama Presiden, seolah-olah itu yang berbuat Presiden, padahal saya yakin itu bukan Presiden, informasi yang saya dapat kalau tidak A1 tidak akan saya sampaikan di sini. Datanya kami akurat, data intelijen kami akurat," kata dia.(*)