Pelatihan Keterampilan di BLK Harus Sesuai Kebutuhan Masyarakat Agar Tidak Mubazir
Bruno Kupok mengakui kalau UPT BLK Dinas Nakertrans Provinsi NTT belum optimal sehingga kasus TKI ilegal masih banyak terjadi.
Penulis: Hermina Pello | Editor: Agustinus Sape
lihat foto
Laporan Wartawan Pos-Kupang, com, Hermina Pello
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pelatihan keterampilan untuk tenaga kerja harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, potensi dan pasar tenaga kerja agar pelatihan keterampilan tidak mubazir.
Demikian Sekjen Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hery Sudarmanto pada saat pertemuan di UPT Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, Senin (4 /9 /2017).
Kedatangan Sekjen Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini dalam rangka Revitalisasi BLK dimana Pemerintah Provinsi NTT akan menyerahkan UPT BLK ke Kementerian untuk dikelola pemerintah pusat karena Pemerintah Provinsi NTT tidak memiliki dana yang cukup.
Hery Sudarmanto mengatakan ke depan BLK harus sinergi dengan pelayanan satu atap untuk TKI sehingga TKI yang mau berangkat adalah TKI yang sudah siap dengan keterampilannya.
"Keterampilan yang diberikan itu harus seusai dengan kebutuhan masyarakat agar tidak mubasir,sesuai dengan potensi dan kebutuhan pekerjaan," katanya.
Bruno Kupok mengakui kalau UPT BLK Dinas Nakertrans Provinsi NTT belum optimal sehingga kasus TKI ilegal masih banyak terjadi. (*)
