Warga Tak Tamat SD Masih Dominan di Kabupaten Lembata

Laporan Wartawan Pos-Kupang.com, Frans Krowin

POS KUPANG.COM, LEWOLEBA – Selama ini Kabupaten Lembata didominasi oleh penduduk yang tidak tamat sekolah dasar (SD) dan yang berijazah SD. Itu berarti tidak banyak warga yang mengantongi ijazah SMP/MTs maupun SMA/SMK/Ma.

Hal itu diungkapkan Asisten II Sekretaris Daerah (Sekda) Lembata, Gabriel Warat saat mewakili Wakil Bupati (Wabup) Lembata, Thomas Ola Langoday dalam acara Advokasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan di Hotel Palm Lewoleba, Selasa (29/8/2017).

Kegiatan itu diselenggarakan Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) Perwakilan Nusa Tenggara Timur bersama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Lembata.

Acara tersebut dihadiri Ketua Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Nusa Tenggara Timur, Prof. I Gusti Bagus Arjana, Kepala Badan Perwakilan BKKBN Propinsi NTT, Marianus Maukuru, Kadis P2KBP3A Lembata, Ambrosius Wuring Leyn, Kepala Badan Perencana, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Lembata, Said Kopong dan sejumlah pejabat lainnya.

Gabriel Warat mengatakan, saat ini semua komponen tak boleh berhenti belajar. Belajar harus menjadi spirit utama dalam membangun daerah. Sebab melalui media pembelajaran, warga akan memperoleh banyak perubahan dalam menata hidup.

Perlu disadari, lanjut dia, bahwa Lembata didiami oleh penduduk yang lebih banyak tidak tamat sekolah dasar maupun penduduk yang berijazah sekolah dasar. Sementara yang berijazah SMP maupun SMA masih sedikit jumlahnya.

Dalam kondisi yang demikian, kata Gabriel Warat, upaya pengendalian laju penduduk hendaknya dilaksanakan lebih optimal. Apalagi daerah ini masuk dalam kategori pertambahan penduduknya yang cepat.

Saat ini, lanjut dia, pemerintah telah memiliki aneka program untuk membatasi penambahan jumlah penduduk. Namun pelaksanaan program tersebut belum optimal. Ikutannya, adalah banyak warga hendak ber-KB, namun hinga kini mereka belum mendapatkan pelayanan.

Gabriel meminta agar instansi yang membidangi pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Lembata, agar melakukan cara yang tepat dalam rangka memberikan pelayanan KB kepada masyarakat.

Hal senada disampaikan Kepala Badan Perencana, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbanda) Kabupaten Lembata, Said Kopong. Dia menyebutkan, warga kurang mampu di daerah itu cukup banyak. Jumlahnya pun masih fluktiatif.

“Sampai sekarang Lembata didominasi oleh penduduk kurang mampu. Kondisi ini juga disebabkan oleh faktor pendidikan. karena di daerah ini, banyak warga tidak tamat SD dan hanya mengantongi ijazah SD,” ujar Said Kopong. (*)