Kajari Kupang Wanti-wanti Para Kades Tentang Penggunaan Dana Desa

Dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat ke desa nilainya cukup besar sehingga dalam pengelolaannya harus transparan

Kajari Kupang Wanti-wanti Para Kades Tentang Penggunaan Dana Desa
POS KUPANG/EDY HAYON
Kajari Kabupaten Kupang, Sharir Harahap, ketika memaparkan materi terkait pengelolaan dana desa kepada para kades se-Kabupaten Kupang di Oelamasi, Kamis (24/8/2017). 

Laporan Wartawan Pos-Kupang.com, Edy Hayon

POS-KUPANG.COM, OELAMASI - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Kupang, Sharir Harahap, S.H, MH, mewanti-wanti para kepala desa (Kades) dari 12 kecamatan di Kabupaten Kupang dalam hal penggunaan dana desa.

Dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat ke desa nilainya cukup besar sehingga dalam pengelolaannya harus transparan dan melalui musyawarah mufakat.

Kejaksaan yang merupakan institusi penegakan hukum di daerah ini, akan tetap memantau dan memberikan masukan jika dalam pengelolaan dana desa ada yang keliru.

Kajari Harahap di hadapan para kepala desa dan camat dari 12 kecamatan di Kabupaten Kupang di Aula Kejari Kabupaten Kupang di Oelamasi, Kamis (24/8/2017) menjelaskan, program pemerintah pusat yang menitikberatkan pada pembangunan di tingkat desa dengan menggelontorkan dana miliaran rupiah, patut mendapat respon positif.

Namun, dalam pengelolannya tentu harus mengikuti rambu-rambu aturan yang ada sehingga para kades tidak terjerumus dalam penyalahgunaan kewenangan dan bisa terjerat hukum.

Untuk itu, katanya, sosialisasi bersama ini menjadi penting sehingga para kades lebih transparan dan mengendepankan musyawarah mufakat diantara perangkat yang ada di desa bersangkutan.

"Tugas kami di kejaksaan mencegah terjadinya penyimpangan prosedur, terlibat KKN, persaingan tidak sehat. Kita harus pastikan pelaksanaan harus sesuai dengan aturan. Ini kita saling mengingatkan. Dana desa itu dalam perencanaan harus bersama dan diputuskan secara bersama pula di tingkat desa. Harus evaluasi secara terus menerus sehingga program yang didanai dari dana desa tepat sasaran," kata Harahap.

Menurut Harahap, selama ini ada kesan kades ragu-ragu dalam mengalokasikan dana desa untuk mendukung program di desanya. Harahap memberi contoh, terkait program Taman Eden yang digelorakan Bupati Kupang, Dr. Ayub Titu Eki sesungguhnya bisa didukung dari dana desa itu asalkan mendukung kesejahteraan rakyat daerah ini.

"Ada beberapa desa yang sudah merencanakan dan melaksanakan program Taman Eden dengan menggunakan dana desa. Saya kira ini patut kita apresiasi karena fakta di lapangan para kades mengelola lahan kosong untuk mendukung program ini dengan budidaya tanaman produktif. Intinya setiap program yang didukung dengan dana desa harus dimusyawarakan, tidak boleh kades merencanakan sendiri," tegasnya.

Sementara beberapa kades dalam sesi tanya jawab meminta agar dalam hal pengelolaan dana desa perlu ada staf ahli. Pasalnya, para kades rata-rat memiliki tingkat pendidikan dibawa rata-rata. Selain itu, para pihak juga mengagendakan untuk turun ke desa melakukan sosialisasi dan pendampingan dalam hal penyusunan anggaran desa melalui APBDes sehingga tidak salah.(*)

Penulis: Edy Hayong
Editor: Agustinus Sape
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved