Dewan Secepatnya Tindak Lanjuti Permintaan Forum Suara Masyarakat Kota Kupang

DPRD Kota Kupang sudah menyiapkan surat untuk memanggil pemerintah kota mengenai persoalan ini.

Dewan Secepatnya Tindak Lanjuti Permintaan Forum Suara Masyarakat Kota Kupang
POS KUPANG/YENI RAHMAWATI
Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe ketika menerima anggota Forum Suara Masyarakat, Kamis (3/7/2017). 

Laporan Wartawan Pos-Kupang.com, Yeni Rahmawati 

POS KUPANG.COM, KUPANG.COM - Ketua DPRD kota Kupang, Yeskiel Loudoe, mengatakan sebelum Forum Suara Masyarakat mendatangi Kantor DPRD kota Kupang, DPRD sudah menyiapkan surat untuk memanggil pemerintah kota mengenai persoalan ini.

"Kemarin sebenarnya (surat) sudah dilayangkan, tapi saya tidak ada. Saya berjanji Senin saya sudah panggil semuanya. Rapat Dengar Pendapat dengan bapak semuanya, sehingga persoalan ini tidak melebar ke mana-mana. Saya tidak mau dalam menyambut pelantikan baru ada pertigaan. Bisa selesaikan secepatnya, kalau memang langgar aturan, kembalikan, tidak ada masalah, " tuturnya.

Ia sebagai pimpinan DPRD Kota Kupang  mengaku belum juga mendapat laporan menyangkut hal itu. Maka, setelah berdiskusi ia sudah memiliki niat untuk memanggil semua instansi terkait untuk RDP dengan gabungan komisi serta Forum Suara Masyarakat.

"Saya akan tindak lanjuti dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kalau bisa hari Senin agar bisa selesai dan yang berkepentingan semua bisa hadir. Dewan akan berpihak kepada kepentingan rakyat, tapi lembaga punya aturan sehingga semuanya akan dipanggil, " ujarnya.

Ketua Badan Legislasi DPRD kota Kupang, Djainudin Lonek, mengaku senang dengan apresiasi yang sangat luar biasa dan atensi Forum ini yang mengawal segala program dan proses pembangunan di kota ini.

"Pada prinsipnya kami siap untuk melakukan secepatnya. Paling tidak biar informasi berimbang harus ada argumentasi dari pemerintah, filosofi dasar mengapa melakukan kontrak itu," ujarnya.

DPR, lanjutnya, tetap berusaha bersama masyarakat tentang persoalan ini karena jelas rujukan dewan tentang Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Kota dan Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kota sebagaimana penjabaran pada Perda Nomor 12 Tahun 2011 yang telah direvisi menjadi Perda Nomor 9 Tahun2012.

"Memang dalam pasal 22 ayat 8, seingat saya, telah ditetapkan Teluk Kupang setelah masa kontrak akan dikembalikan fungsinya untuk menjadi RTH. Ini buktinya DPRD dengan masyarakat sejalan, tetapi informasi yang didapatkan Kepala Bidang Keuangan yang membidangi persoalan ini sementara berada di luar daerah. Kita tunggu dulu, setelah menghubungi teman-teman pemerintah akan hubungi bapak-bapak untuk mengikut RDP, agar tahu kami tidak masuk angin. Fenomena akhir-akhir ini yang diviralkan di medsos menjadi perhatian serius bagi kami," pungkasnya.

Lanjutnya, Dewan juga takut. Karena UU Nomor 26 tahun 2007 jelas menegaskan pasal 69 bahwa yang memberikan izin dan menerima izin dipenjara. Dewan tidak menginginkan itu, apalagi masyarakat diprotek dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 99 tentang hak dan kewajiban masyarakat terhadap penataan ruang. (*)

Penulis: Yeni Rachmawati
Editor: Agustinus Sape
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved