Balai Jalan Diminta Dukung Jembatan Palmerah

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) X Kupang diminta mendukung rencana pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah di Kabupaten Flores Timur.

Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Kanis Jehola
zoom-inlihat foto Balai Jalan Diminta Dukung Jembatan Palmerah
POS KUPANG/OBY LEWANMERU
PIMPIN RAPAT -Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTT, Ir. Andre W Koreh, MT sedang memimpin Rapat Koordinasi Pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah, di Ruang Rapat Sekda NTT, Senin (24/7/2017).

POS KUPANG.COM, KUPANG - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTT, Ir. Andre W Koreh, MT meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) X Kupang mendukung rencana pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah di Kabupaten Flores Timur.

Permintaan Andre ini disampaikan saat memimpin rapat koordinasi pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah dengan BPJN X Kupang dan PT Buana Archicon selaku konsultan Pra Feasibility Study (FS) di ruang rapat Sekda NTT, Senin (24/7/2017). Rapat tersebut dibuka Penjabat Sekda NTT, Emanuel Kara, S.H.

"Saya sangat kecewa ketika ada yang bilang pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah di Kabupaten Flotim tidak jelas. Kalau ada masalah mari dibicarakan untuk cari solusi, bukan diam," katanya.

Dikatakannya, kegiatan Pra FS sudah lelang tiga kali dan sudah dimenangkan PT Buana Archicon. Karena proyek ini masih dalam tahapan Pra FS maka semua pihak yang terlibat harus melakukan perannya secara bertanggungjawab.

"Kita harus terus lakukan koordinasi. Jangan ada yang main kucing kaleng. Saya juga kecewa ada yang buat grup lain. Padahal kita harapkan tidak boleh ada kendala hanya karena tidak ada komunikasi," katanya.

Dikatakannya, apabila ada kendala jangan langsung berhenti, tetapi harus mencari solusi dengan saling berkoordinasi dan jangan diam. BPJN dan konsultan harus selalu berkomunikasi.

Dikatakannya, proyek ini sudah disampaikan lagi ke Presiden Joko Widodo oleh Gubernur NTT saat kegiatan festival tenun ikat dan parade kuda sandelwood di Sumba Barat Daya (SBD). "Pak Gubernur sudah laporkan ke Pak Presiden dan apabila sudah selesai maka bisa di- groundbreaking oleh Presiden Jokowi," ujarnya.

Andre juga mengatakan, Pra FS ini dilakukan untuk melihat kelayakan baik dari sisi teknis maupun ekonomis.

Sedangkan soal turbin listrik, ia mengatakan, akan dipersiapkan juga soal penetapan harga jual listrik dan tentu akan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman dengan pihak PLN.

Kepala PT Buana Archicon Cabang Kupang selaku konsultan Pra FS, Ir. Boyke RD Joenan, M.Si mengatakan optimis bisa menyelesaikan Pra FS sesuai waktu yang diberikan dalam kontrak. Kami akan turunkan tim untuk survei lagi di laut, khusus di sekitar Selat Larantuka," kata Boyke.

Hadir saat rapat Sekretaris Dinas PUPR NTT, Johanis Toby, Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR NTT, Dr. Alfonsius Theodorus, M.T, Ferdy Kanalo, ST, MT dari BPJN X Kupang, dan Kabid Infrastruktur Bappeda NTT, L Melchias.

Sementara dari konsultan hadir Radithya Joenan, ST selaku Junior Engineer Pra FS Jembatan Pancasila Palmerah serta sejumlah tenaga ahli. (yel)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved