10 Permintaan Anak Indonesia kepada Presiden Jokowi

kelima tingkatkan pengendalian terhadap peredaran narkota dan psikotropika serta lindungi anak dari iklan, promosi, sponsor dan asap rokok

10 Permintaan Anak Indonesia kepada Presiden Jokowi
Kontributor Mataram, Karnia Septia/Kompas.com
Dalam perayaan Hari Anak Nasional 2016, anak-anak mengangkat payung sebagai simbol perlindungan terhadap anak 

POS KUPANG.COM, PEKANBARU -- Perwakilan Forum Anak Nasional (FAN) menyampaikan 10 permintaan kepada Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara, Ny. Iriana Joko Widodo dalam acara peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2017 di Pekanbaru.

"Kami anak Indonesia menyuarakan, pertama, tingkatkan akses pelayanan pembuatan akta kelahiran terkhusus di daerah pelosok," kata perwakilan Forum Anak Nasional di Lapangan Gedung Daerah Pauhjanggi Provinsi Riau, Minggu (24/7/2017).

Selain Jokowi, hadir juga Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Ibu Mufidah Jusuf Kalla, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yambise, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Sekretariat Kabinet Pratikno, Kepala Badan Kreatif Indonesia Triawan Munaf serta sejumlah gubernur kepala daerah antara lain Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, dan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Hidayat, dan istri.

Permintaan kedua adalah tingkatkan peran forum anak dalam proses pembangunan; ketiga, libatkan tokoh masyarakat dalam implemtasi pendewasaan usia perkawinan.

Keempat, tumbuhkan pola asus ramah anak; kelima tingkatkan pengendalian terhadap peredaran narkota dan psikotropika serta lindungi anak dari iklan, promosi, sponsor dan asap rokok.

Keenam, tingkatkan fasilitas kesehatan ramah anak dan perbaikan gizi buruk anak, ketujuh tingkatkan pendidikan melalui implementasi pelaksanaan sekolah 5 hari zonasisasi sekolah dan hapuskan.

Kedelapan, tingkatkan penggunaan internet sehat disertai semangat literasi pada anak; kesembilan, tingkatkan pembelajaran siaga untuk anak di daerah rawan bencana dan konflik; kesepuluh, lindungi anak dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual.

"Ditetapkan di Riau 21 Juli 2017, atas nama anak Indonesia," kata perwakilan FAN.

Dalam sambutannya, Menteri PPPA Yohana Yambise juga mengakui bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih tinggi, khususnya di Riau.

"Ada hal lain yang menjadi masalah di seluruh Indonesia khususnya di Riau. Riau tercatat terbesar nomor 2 di Indonesia untuk kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), pernikahan dini anak dan lebih miris lagi trafficking anak di Batam termasuk Tanjung Pinang," kata Yohana.

Halaman
12
Editor: Alfons Nedabang
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved