Berita Kota

VIDEO:Solidaritas Kemanusiaan Temui DPRD NTT, Pemerintah Belum Peduli Pekerja Dalam Negeri

Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT belum peduli dan perhatian bagi buruh migran atau pekerja di dalam negeri.

Laporan Wartawan Pos Kupang, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM,KUPANG--Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT belum peduli dan perhatian bagi buruh migran atau pekerja di dalam negeri.

Padahal, pekerja dalam negeri atau antar daerah cukup banyak dan sering juga bermasalah.

Hal ini terungkap saat Solidaritas Kemanusian NTT mendatangi DPRD NTT, Kamis (20/7/2017). Mereka tergabung dalam sejumlah komunitas lembaga kemasyarakatan. Saat tiba mereka langsung menuju ruang rapat Komisi V DPRD NTT.

Mereka diterima Sekretaris Komisi V, Ismail J Samau dan sejumlah anggota, diantaranya, Winston Rondo, Anwar Hajral dan Yohanis Rumat.

Solidaritas kemanusiaan ini mengungkapkan bahwa , selama ini pemerintah dan masyarakat lebih fokus pada buruh migran luar negeri. Sebaliknya kurang peduli terhadap buruh-buruh migran antar daerah di dalam negeri.

"Dalam rekrutmen buruh migran, ini dimulai dari tingkat desa. Pemerintah dalam tahapan ini sangat lemah dalam melakukan kontrol," kata Orlando salah satu anggota Solidaritas Kemanusiaan.

Padahal, lanjutnya, ada Perda NTT No 14 tahun 2008 tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, memberi kewenangan pada desa dalam hal pengeluaran surat izin bekerja di luar negeri (SIBD).

"Namun, dalam pelaksanaan surat ini tidak diberlakukan sehingga kontrol desa menjadi lemah," katanya.

Direktris LBH Apik NTT, Ansi Rihi Dara,S.H mengatakan, selama informasi mengenai pekerja migran di NTT masih berat sebelah, di mana informasi yang sampai di desa adalah informasi dari Perusahan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).

Halaman
12
Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved