Breaking News:

Pengacara Sebut Dodi Dima Korban Kriminalisasi Penyidik Polres Sumba Timur

Tidak ada transaksi jual beli antara Dodi dengan Marc seperti yang ditersangkakan kepada Dodi

Penulis: Alfons Nedabang | Editor: Alfons Nedabang
POS KUPANG/JOHN TAENA
Kapolres Sumba Timur, AKBP. Victor M. T. Silalahi, SH. MH 

"Tidak ada transaksi jual beli antara Dodi dengan Marc seperti yang ditersangkakan kepada Dodi," tandas Refafi.

Refafi menegaskan Dodi tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Marc dan juga mereka bukan pihak.

"Kita semua tahu bahwa mentersangkakan orang yang tidak bersalah itu adalah bentuk kriminalisasi yaitu suatu perbuatan yang tidak dilakulan lalu dipidanakan, kemudian dibuatlah simulasi yang seolah-olah dia melakukan kejahatan," katanya.

"Telah terjadi tindakan melawan hukum dan sewenang-wenang karena penyidik menyarakan secara sepihak adanya penjualan sertifikat tanah milik Marience kepada Marc yang mana hal tersebut tidak pernah ada sama sekali," tambahnya.

Lebih lanjut Refafi mengatakan kasus ini bermuatan politis. Menurutnya, berawal dari kasus pencurian sapi yang ditangkap di Lewa oleh anggota Satpol PP. Pengakuan sopir truk yang mengangkut sapi curian, bahwa dia disuruh seseorang memuat sapi untuk di antar ke Sumba Tengah.

Berita tentang pencurian sapi itu diposting Dodi melalui akun facebooknya. Dodi meminta aparat keamanan segera bertindak.

Seminggu pasca postingan status tersebur, Dodi ditahan polisi berkaitan dengan kasus dugaan penipuan penjualan sertifikat tanah milik Marience kepada Marc.

Refafi mengatakan dua hari dalam sel tahanan Polres Sumba Timur, seseorang berseragam polisi memfoto Dodi. Lelaki tersebut berdalih foto tersebut untuk kepentingan dokumen penyidikan.

"Setelah itu termuatlah foto Dodi sedang dalam sel tahanan di facebook. Foto tersebut disandingkan dengan foto sapi curian," jelas Refafi.

Mantan anggota DPRD NTT mengatakan pihaknya akan memperkarakan penyebar foto Dodi saat di sel tahanan. Menurutnya, perbuatan tersebut melanggar kode etik dan Undang-undang tentang ITE pasal 27 ayat 3 dan pasal 36.

Refafi menegaskan pemberian status tersangka harus dilakukan secara cermat dan hati-hati serta didasarkan pada alat bukti yang cukup.

"Penetapan Dodi sebagai tersangka merupakan tindakan sewenang-wenang dan itu bentuk pelanggaran hak konstitusional warga negara karena lebih bernuansa politis dari pasa yuridis," tandasnya. (*)

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved