DPRD TTU Terkejut Belanja Modal Baru Satu Persen

POS KUPANG.COM, KEFAMENANU- Anggota DPRD Timor Tengah Utara (TTU) merasa prihatin mendengar laporan penyerapan anggaran daerah pada pos pembelanjaan tahun anggaran 2017. Keprihatinan terutama pada realisasi belanja modal yang sampai 31 Mei 2017 baru 1,01 persen dengan penyerapan anggaran Rp 1,673 M dari total belanja modal Rp 165,935 M lebih.

Keprihatinan itu disampaikan Ketua Komisi C, Filiana Tahu, Sekretaris Komisi, Yasintus Lape Naif serta anggota komisi, Agustinus Siki, Agus Talan dan Heribertus Radja.

"Dari laporan pak kepala bagian pembangunan tentu ini sangat memprihatinkan. Sudah enam bulan tapi realisasi fisik baru 1,01 persen. Selama ini eksekutif kerja apa saja," tanya Heri.
Seperti yang disaksikan, anggota Komisi C terlihat serius dan tegang saat mendengar laporan dari kabag pembangunan.

Mereka menggeleng-gelengkan kepala sebagai tanda prihatin. Ada juga yang hanya menganggukan kepala karena merasa tak puas dengan hasil yang dilaporkan kabag pembangunan. Bahkan saat kabag pembangunan memberi tanggapan umpan balik, anggota DPRD, Heri Radja langsung interupsi karena penjelasannya tentang regulasi dinilai mengibuli dewan. Pada akhirnya keduanya saling memaafkan.

Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan Kabupaten TTU, Salvatore Lake, dalam penjelasannya mengakui jika penyerapan anggaran pada pos pembelanjaan masih sangat rendah hingga keadaan 31 Mei 2017.

Ia merincikan, realisasi belanja langsung sudah
7,96 persen dengan penyerapan dana
29.337.617.196 dari total belanja langsung Rp 368,776.753.161.
Realisasi belanja pegawai 10,46 persen dengan penyerapan dana
Rp 4,6 M dari total Rp 43,6 M lebih.

Realisasi barang dan jasa 14,51 persen dengan penyerapan dana mencapai Rp 23.098 miliar dari total Rp 159,2 miliar. Sedangkan realisasi belanja modal 1,01 persen dengan penyerapan dana Rp 1,673 M dari total belanja modal Rp 165,935 M lebih.

Lake mengaku tingkat penyerapan anggaran dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih sangat rendah. Diprediksi ada program kegiatan yang tidak terlaksana sampai akhir tahun, terutama program yang dibiayai dana alokasi khusus (DAK).

Menurut Lake, rendahnya penyerapan anggaran karena ada satu masalah yang dihadapi OPD yakni, proses administrasi memakan waktu terlalu lama, seperti menetapkan PPK dan pejabat pengadaan.

Sedangkan masalah proyek tahun 2016 yang banyak terbengkalai dan juga kurang memperhatikan kualitas diakibatkan oleh ketidakcermatan OPD dalam merencanakan dan menyusun anggaran.

"Ada ketidakcermatan dari OPD saat perencanaan dan penyusunan anggaran sehingga ada program kegiatan yang tidak dilaksanakan hingga tuntas," kata Lake. (jen).