Ini yang Harus Dimiliki Nagekeo Setelah Ubah dari Kapet Menjadi KEK

Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Mbay akan berubah nama menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nagekeo.

Ini yang Harus Dimiliki Nagekeo Setelah Ubah dari Kapet Menjadi KEK
POS KUPANG/ADIANA AHMAD
Bupati Nagekeo, Elias Jo 

POS KUPANG.COM, MBAY - Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Mbay akan berubah nama menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nagekeo dengan daerah hinterland Kabupaten Ende, Ngada dan Manggarai Timur. Dengan menjadi KEK, Nagekeo diharuskan mempunyai satu produk unggulan.

Demikian disampaikan Bupati Nagekeo, Drs. Elias Djo, ketika ditemui di Mbay, Selasa (6/6/2017).

Elias mengatakan, perubahan nama Kapet Mbay menjadi KEK Nagekeo akan didahului penilaian kembali oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. "Perubahan nama dari Kapet menjadi KEK mengharuskan Nagekeo harus mempunyai minimal satu produk unggulan. Kita Nagekeo memiliki tiga produk unggulan yang dicanangkan sejak tahun 2014, yakni jagung, ternak dan garam. Tanggal 8 Juni ini, Dirjen Tata Ruang akan datang meninjau lahan pengembangan garam seluas 545 hektar yang masuk dalam penguasaan negara. Sedangkan lahan seluas 231 hektar yang dikembalikan kepada masyarakat akan diselesaikan kemudian," kata Elias.

Elias mengungkapkan, pengembangan garam akan segera dilakukan di atas lahan yang dikuasai negara sambil mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan pembagian lahan seluas 231 hektar kepada masyarakat.

Dikatakan Elias, untuk menyukseskan tiga produk unggulan tersebut, Pemkab Nagekeo akan kembali membuat kebijakan bakal lahan gratis, menyiapkan bantuan benih, pupuk dan obat-obatan.

Pusat pengembangan jagung, kata Elias, akan diarahkan ke Nagerawe dan Lambo, sedangkan ternak ke Kecamatan Wolowae. Hanya saja, kata Elias, untuk Wolowae, pemerintah mengalami kesulitan karena infrastruktur dasar tidak memadai. "Air, jalan, listrik dan jaringan telepon seluler belum ada," kata Elias.

Selain Nagekeo, lanjut Elias, ternyata ada Flores Timur dan Alor yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK). (dea)

Penulis: Adiana Ahmad
Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved