Bupati Gidion Bangga Raih Opini WTP
Menurut Bupati Gidion, opini WTP yang diraih merupakan kerja keras semua pihak, termasuk clenaing service.
Penulis: Gerardus Manyela | Editor: Gerardus Manyela
lihat foto
Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Gerardus Manyella
POS KUPANG.COM, KUPANG -Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, M.Si menyebut opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT, yang diraih dua tahun berturut-turut berkat kerja kerja semua pihak, termasuk clenaing service.
"Setelah bekerja tanpa mengenal lelah dengan support optimal dari DPRD dan OPD serta seluruh ASN, dan di atas semuanya itu, dengan rahmat dan berkat penyertaan Tuhan yang Maha Penyayang, akhirnya Kabupaten Sumba Timur untuk kedua kalinya kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2016. Terima kasih seluruh teman-teman ASN mulai cleaning service sampai sekretaris daerah dan seluruh mitra pemda, Tuhan kiranya menyertai kita semua, shalom," tulis Bupati Gidion dalam status facebooknya, Jumat (2/6/2017) usai menerima LHP di Kantor BPK Perwakilan NTT di Jalan WJ Lalamentik, Kupang.
Dihubungi via SMS, Selasa (6/6/2017), Bupati Gidion mengatakan, kiatnya meraih WTP dan mempertahankannya dengan cara memperkuat satgas pengendalian internal di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dia mengaku tersenyum, gembira dan puas terhadap hasil yang diraih. Dirinya juga menegaskan kepada semua pimpinan OPD untuk merampungkan laporan tepat waktu.
Bagi yang terlambat masukan laporan pencairan dana berikutnya tidak diberikan. Bupati juga menempatkan bendahara yang tepat yang dibekali dengan pelatihan yang memadai.
Selain itu, kata Bupati Gidion, dirinya menempatkan pegawai S2 aset sebagai kepala bidang aset di BKAD. Sebelum meraih WTP, aset menjadi kendala utama terhadap laporan keuangan daerahnya.
Lanjut Bupati Gidion, pihaknya juga membangun kerja sama pelatihan dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT, karena sistem yang digunakan di Sumba Timur sesuai sistem yang digunakan BPKP bukan sistem yang dikembangkan swasta, tiap kali eror dan harus memanggil kembali mereka dan membayar lagi.
Kalau BPKP, kata Gidion, jika terjadi eror diperbaiki secara gratis. Opini WTP, lanjut Bupati Gidion, juga berkat dukungan DPRD dalam penyelesaian berbagai tindaklanjut temuan BPK.
