Kantor Kesehatan Pelabuhan Kalrifikasi

Benarkah Ada Pungli di Labuan Bajo?

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang mengklarifikasi pemberitaan dugaan pungutan liar (pungli) pada Wilayah Kerja Labuan Bajo.

Benarkah Ada Pungli di Labuan Bajo?
ILUSTRASI
Ilustrasi Pungli 

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang mengklarifikasi pemberitaan dugaan pungutan liar (pungli) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kupang, Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Labuan Bajo. Surat klarifikasi yang diterima Pos Kupang, Senin (22/5/2017) malam itu ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kupang, Daniel Supodo, ST, DIPL.SC,MSC.PH.

Bedasarkan pemberitaan itu, Daniel Supodo melakukan klarifikasi sekaligus memberikan informasi yang benar kepada publik. Adapun klarifikasinya, yakni:

Pertama, saudara dr. Pina Yanti Pakpahan dibebaskan tugaskan bukan karena melakukan upaya pemberantasan pungli atau korupsi pada Kantor Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Labuan Bajo, tetapi dibebastugaskan karena melakukan tindakan indisipliner sebagaimana diatur dalam UU ASN Nomor 05 Tahun 2014, PP No. 53 Tahun 2010 tentang Kedisiplinan PNS dan PP Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil.

“Perlu saya tegaskan bahwa saudari dr. Pina Yanti Pakpahan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2017 telah diperintahkan untuk bertugas di Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Lembata. Namun yang bersangkutan membangkang dan tidak mengindahkan perintah saya. Padahal sebagai ASN, siap untuk ditempatkan dimana saja di Wilayah NKRSI,” tulisnya.

Kedua, berdasarkan pemberitaan media online, publik seakan-akan menilai bahwa telah terjadi praktek pungli pada Kantor Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Labuan Bajo. Dan, pada kesempatan ini, saya meluruskan informasi yang benar bahwa tidak ada pungli Kantor Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Labuan Bajo.

 Publik perlu mengetahui bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kupang sejak tahun 2014 telah melakukan penandatanganan pakta integritas bagi seluruh pegawai KKP Kupang dan tahun 2016 kami mencanangkan zona integritas dalam rangka membangun wilayah bebas dari korupsi di seluruh wilayah kerja di Provinsi NTT. Dan,ini merupakan komitmen yang telah dibangun untuk membentuk sistem tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani di Provinsi NTT.

Ketiga, seluruh penerimaan negara bukan pajak pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kupang, dilakukan melalui sistem billing pada simponi online. Artinya, bahwa pihak ketiga dalam hal ini pihak agen dan masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan pada Kantor Kesehatan Pelabuhanb Kupang, melakukan billing pada simponi online kemudian membayar pada bank-bank yang terdekat di wilayah setempat. Khusus untuk wilayah-wilayah kerja yang tidak memiliki akses simponi online karena keterbatasan sarana jaringan internet, maka para wajib pajak melakukan pembayaran secara tunai kepada petugas kesehatan pelabuhan sesuai tarif yang telah ditetapkan. **

Penulis: Sipri Seko
Editor: Sipri Seko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved