Sinode GMIT Gelar Rapat Sikapi Vonis Hakim Terhadap Ahok

Sinode GMIT menggelar rapat dan membuat surat pernyataan sikap untuk Presiden Jokowi guna menyikapi vonis dua tahun penjara terhadap Ahok.

Sinode GMIT Gelar Rapat Sikapi Vonis Hakim Terhadap Ahok
POS KUPANG/ENOLD AMARAYA
Pdt Dr. Mery Kolimon 

Laporan Wartawan Pos-Kupang.com, Novemy Leo

POS-KUPANG.COM, KUPANG -  Sinode GMIT menggelar rapat dan membuat surat pernyataan sikap untuk Presiden Jokowi guna menyikapi vonis dua tahun penjara terhadap Basuki Cahaya Purnama alias Ahok.  Meski kecewa, masyarakat NTT dihimbau untuk tidak melakukan tindakan kekerasan dan intimidasi.

"Sore ini kami akan rapat menyikapi vonis terhadap Ahok. Kami akan menyusun surat pernyataan sikap untuk Presiden Jokowi," kata Ketua Sinode GMIT 2015-2019, Pdt. Dr. Mery LY Kolimon, Selasa (9/5/2017) sore melalui telepon genggamnya.

Menurut Pdt. Kolimon, vonis 2 tahun penjara terhadap Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dalam perkara penistaan agama itu sangat mengecewakan sebagian besar masyarakat NTT.

Meski demikian masyarakat NTT dan Indonesia diminta untuk bisa menyampaikan kekecewaannya itu dengan bersuara secara elegan dan tidak melakukan tindakan kekerasan dan intimidasi.

"Kami membayangkan betapa kekecewaan masyarakat Indonesia khususnya Umat Kristiani di NTT ini dengan keputusan Pengadilan Negeri selama dua tahun penjara kepada Ahok. Vonis itu kami nilai bukan saja sebagai bentuk ketidakadilan terhadap Ahok tapi juga sebenarnya adaah tanda krisis Kebhinekaan yang sedang terjadi di Indonesia," tegas Pdt. Kolimon.

Pendeta Kolimon juga menilai hal itu sebagai bentuk ketidakberhasilan cara pengelolaan bangsa Indonesia ini. Dan vonis ini menunjukkan masih ada prakek ketidakadilan hukum.

"Kami mau katakan dengan tegas kepada Negara bahwa cara pengelolaan bangsa seperti ini, dimana terkesan hukum tunduk kepada intimidasi massa, tekanan massa, akan membuat Indonesia sulit memiliki masa depan yang baik. Kami merasa ketidakadilan yang terjadi pada Ahok itu adalah kegagalan Indonesia mengelola keragaman hari ini," sesal Pendeta Kolimon.

Karena itu Pdt. Kolimon berharap kekecewaan terhadap bentuk ketidakadilan itu harus berani disuarakan oleh masyarakat NTT dan masyarakat Indonesia dengan menggunakan media dan cara-cara elegan dan jangan sekali kali melakukan kekerasan. 

"Meskipun kita kecewa dengan keputusan itu tapi kita tidak boleh pakai cara-cara kekerasan dan intimidasi untuk menanggapinya. Kami himbau agar masyarakat NTT untuk bisa salurkan kekecewaan dan ketidakpuasan kita itu dengan bersuara di publik. Mari kita mengatakan tidak pada ketidakdilan, tidak pada ketidakbenaran. Ingat, seluruh masyarakat NTT dan Indonesia, tetap tahan diri dan tidak menyebar kebencian dan tindakan yang mempovokasi kekerasan," pesan Pdt. Kolimon.  (*)

Penulis: omdsmy_novemy_leo
Editor: omdsmy_novemy_leo
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved