Mau Hentikan Calo di KSOP Tenau Kupang Atau Syahbandar Kena Sanksi

Ombudsman Perwakilan NTT minta Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tenau Kupang segera hentikan pungli jika tidak maka akan kena sanksi

Mau Hentikan Calo di KSOP Tenau Kupang Atau Syahbandar Kena Sanksi
POS KUPANG/NOVEMY LEO
SIDAK - Tim Ombudsman NTT (baju batik) meminta klarifikasi kepada Kasi Sertifikasi dan Pembinaan Hukum KSOP tenau Kupang, Anwar (kanan), saat melakukan sidak ke kantor itu, Rabu (3/5/2017). 

Laporan Wartawan Pos-Kupang.com, Novemy Leo

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Ombudsman Perwakilan NTT minta Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tenau Kupang segera memasang papan tarif PNBP dan menghentikan pengurusan surat kapal nelayan oleh agen atau calo. Jika tidak, maka pihak Syahbandar akan terkena sanksi karena tidak mematuhi PP 15/2016 tentang PNBP.

Ketua Tim Sidak Ombudsman NTT, Ola Mangu Kanisius, SH, MH menegaskannya kepada kepala seksi status hukum dan sertifikasi kapal, Anwar, saat melakukan sidak ke kantor itu, Rabu (3/5/2017) pagi. Ikut serta dalam tim sidak itu Philipus M Jemadu, SH MH, Herwin Gunawan, SIP, M.Si, Victor W Benu, SIP dan Martinur Lagan.

Menurut Ola, kedatangan timnya hari itu guna memantau standar pelayanan di KSOP Tenau Kupang sekaligus minta klarifikasi kepada pihak syahbandar terhadap keluhan sejumlah nelayan pemilik kapal ikan yang diduga menjadi korban pungli saat mengurus surat-surat kapal di KSOP.

"Surat edaran Menteri Perhubungan RI No 31 tahun 2016 tentang pengawasan dan pengendalian. Menteri mewajibkan untuk memasang informasi tarif PNBP, memperpendek rantai birokrasi dan mempercepat pelayanan berbasis IT atau menggunakan sistem online," tegas Ola.

Dan karena itu adalah perintah Menteri maka harus dilaksanakan demi pelayanan publik yang baik. Ola juga minta agar tidak ada lagi agen atau calo yang berkeliaran di kantor KSOP untuk mengurus surat kapal karena hal itu tidak diatur dalam PP 15/2016.

"Kami mohon ketegasan untuk membatasi jangan sampai lewat calo atau sejenis yang namanya calo itu. Dan segera pasang tarif PNBP. Ini harapan bapak Menteri dan ada di UU pelayanan publik. Kalau tidak dipasang,  itu kena sanksi, dan itu domain kami. Saya mau kita satu presepsi bahwa jangan ada istilah agen. Karena di Permenhub  No 8/2013 Pasal 11 ayat (1) hanya ada pemohon bisa memberi kuasa jadi yang mewakili, bukan agen, ya Pak.  Jadi klir ya Pak. Yang mengajukan permohonan adalah pemilik  atau dia yang memberi kuasa. Jadi tidak ada istilah agen. kalau pun ada itu liar, itu calo," tegas Ola.

Ola menambahkan, terkait pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintah di lingkungan kementerian perhubungan, menteri perhubungan memerintahkan kepada seluruh pimpinan unit kerja baik di  tingkat pusat dan daerah untuk melakukan berbagai hal yakni melaksanakan pengendalian secara melekat dan terprogram  terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.  Dan melaksanakan pengawasan terhadap pelayanan publik agar terbebas dari praktek pungli  dan korupsi,  serta meningkatkan pelayanan perijinan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.

"Dalam pelayanan publik itu ada standar pelayanan dan unit pengaduan. Mungkin selama ini unit pengaduan disini (KSOP) belum terkelola secara baik  sehingga keluh kesah masyarakat nelayan itu tercecer kemana-mana karena kanalnya ga ada. Karena itu Ombudsman mau dorong itu. Bapak sebagai  penyelengara dan kami sebagai pengawas, tujuan kita sama yakni adanya perbaikan pelayanan publik," kata Ola.

Anwar menyambut baik kedatangan tim sidak Ombudsman NTT ke kantornya itu sebagai bentuk perhatian untuk melakukan perbaikan pelayanan publik disana. Kepada tim sidak, Anwar menjelaskan bahwa pengurusan surat kapal GT 1-6 diberikan kewenangan oleh kementerian perhubungan kepada pemerintah daerah sesuai PP 37/2007. Sedangkan kapal GT 7 keatas diurus oleh Syahbandar dan itu ada surat ukurnya.

Halaman
123
Penulis: omdsmy_novemy_leo
Editor: omdsmy_novemy_leo
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved