Ini 9 Instansi di NTT yang Diduga Sering Lakukan Pungli

Dalam waktu dekat Ombudsman NTT akan menggelar rapat kordinasi dengan sejumlah pimpinan instansi yang sering dilaporkan pungli terhadap masyarakat.

Ini 9 Instansi di NTT yang Diduga Sering Lakukan Pungli
PK/VEL
Darius Beda Daton, SH, Kepala Ombudsman Perwakilan NTT 

Laporan Wartawan Pos-Kupang.com, Novemy Leo

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Dalam waktu dekat Ombudsman NTT akan menggelar rapat kordinasi dengan sejumlah pimpinan instansi yang sering dilaporkan melakukan pungli terhadap masyarakat. Sejumlah instansi itu antara lain Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP Tenau Kupang, Kepolisian, Kantor Imigrasi, Lapas dan Rutan, Samsat, LLAJ dan KIR serta BPN.

Kepala Ombudsman Perwakilan NTT, Darius Beda Daton, SH mengatakan rakor itu akan diselenggarakan minggu depan. Dalam rakor itu akan dibahas mengenai standar pelayanan pada masing-masing instansi dimaksud.

"Setiap instansi kan ada standar pelayanannya. Nah itulah yang akan dibahas bersama dalam rapat kordinasi itu. Dan kami berharap setiap instansi akan bisa melakukan standar pelayanan yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku itu," kata Darius, Selasa (2/5/2017) malam, melalui telepon genggamnya.

Usai rakor, demikian Darius, pihaknya akan memberikan kesempatan kepada setiap instansi untuk bisa memperbaiki dan menetapkan standar pelayanan itu terhadap masyarakat dengan jangka waktu tertentu.

"Kami akan beri kesempatan kepada setiap instansi untuk berbenah diri dan segera menerapkan standar pelayanan dimaksud. Jika dalam jangka waktu yang disepakati itu anti, hal itu belum juga diterapkan oleh instansi terkait, maka kami akan melaporkan hal itu kepada menteri atau dirjen yang membawahi instansi itu," tegas Darius.

Darius menyesalkan karena hingga kini masih saja ada oknum-oknum di instansi terkait yang melakukan pungli. Dan hal ini belum menjadi perhatian seius pimpinan instansi dimaksud untuk menyelesaikannya.

Darius berharap ke depan tidak ada pungli lagi di sejumlah instansi dimaksud. Diharapkan setiap pimpinan pada instansi itu bisa lebih mengawasi stafnya dan segera menindak tegas stafnya yang melakukan pungli.

Darius juga meminta agar setiap instansi yang melakukan pelayanan kepada masyarakat bias memasang papan alur pelayanan dan juga papan untuk tariff PNBP yang dilayani di instansi dimaksud. "Kami akan sidak ke sejumlah instansi dimaksud," kata Darius. (*)

Penulis: omdsmy_novemy_leo
Editor: omdsmy_novemy_leo
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved