Ombudsman NTT Temukan Pungli Terhadap Nelayan di Kupang

KEPALA Ombudsman Perwakilan NTT, Darius beda aDaton, SH menagku sudah mengetahui informasi soal dugaan pungli terhadap sejumlah pemilik kapal

Ombudsman NTT Temukan Pungli Terhadap Nelayan di Kupang
PK/VEL
Darius Beda Daton, SH, Kepala Ombudsman Perwakilan NTT 

Laporan Wartawan Pos-Kupang.com, Novemy Leo

POS-KUPANG.COM, KUPANG - KEPALA Ombudsman Perwakilan NTT, Darius beda aDaton, SH menagku sudah mengetahui informasi soal dugaan pungli terhadap sejumlah pemilik kapal dalam pengurusan surat-surat kapal.

"Kami sudah mengetahui informasi itu dan sudah menjemput bola dengan menemui sejumlah nelayan dan pemilik kapal dan dinas terkait. Bahwa benar ada pungutan tambahan di luar PNBP. Seperti surat ukur, kapal baru, kelaikan kapal dan beberapa sertifikat lagi," kata Darius.

Mengenai modusnya, Darius mengatakan, pihaknya tidak tahu pasti modusnya seperti apa. "Tapi mereka, teman teman penyelengaran layanan di KSOP ini meminta masyarakat yang hendak mengurus surat-surat kapal itu untuk selalu berurusan dengan agen. Disitu kalau ada yang kesitu (pemilik kapal) langsung disuruh ke agen," kata Darius.

Menurut Darius, pihaknya sudah melihat berbagai regulasi dan untuk proses proses pengursan surat-surat kapal di KSOP itu tidak ada yang mengatur soal keharusan menggunakan agen.

"Kami sudah lihat dalam berbagaia regulasi di dirjen perhubungan laut, tidak ada yang atur tentang keharusan untuk gunakan agen. Kalau ada yang gunakan agen itu, seperti PT Pelni itu memang diatur dan besaran pungutan yang diterima oleh agen juga ditentukan berapa persen dari itu. karena itu kan usaha. Tapi yang terjadi sekarang ini, naiknya gila gilaan," kata Darius.

Dicontohkan Darius, dari jenis pelayanan yang ada ada yang mestinya pemilik kapal hanya membayar Rp 50 rb menjadi Rp 700 ribu sampai Rp 800 ribu.

"Ada yang mestinya dipungut setahun sekali, ini dipungut 3 bulan sekali . Lalu ada yang mestinya biayanya hanya Rp 200 rb menjadi Rp 1,5 juta hingga ada yang Rp 3 juta. Menurut kami, ini sudha diluar batas kewajaran sehingga sangat merugikan nelayan," kata Darius.

Dan jika kondisi ini dibiarkan terus maka tidak saja pemilik kapal dan nelayan yang rugi namun juga merugikan masyarakat. Karena nelayan akan menghitung seluruh biaya operasional perijinan yang dikeluarkannya lalu berkalkulasi terhadap jumlah ikan yang ditangkap dan yang akan dijual ke publik.

"Akhirnya masyarakat akna membeli nikan dengan harga lebih mahal karena biaya operasional yang dikeluarkan nelayan itu sangat besar," kata Darius.

Darius juga mengatakan, pemilik kapal juga mengaku tidak dilayani di loket KSOP oleh petugas.

"Konfirmasi saya dengan sejumlah pemilik kapal nelayan ini bahwa mereka sudah berupaya untuk ke loket tapi ditolak teman teman di Syahbandar yang selalu meminta nelayan ini untuk pergi berhubungan dengan agen. Jadi teman nelayan sangat mengeluh, mereka mau beri pendapatan ke negara ke kantor syahbandar kok disuruh pulang dan ke agen. Agen mengontak, bertemu di bawah pohon atau di bawah batu dimana saja lalu membayar disitu," kata Darius.

Menurut Darius, kuitansi dari KSOP pun tidak adam yang ada hanya kuitansi dari agen ke nelayan itupun jika diminta.

Darius berharap masalah ini segera bisa menjadi perhatian dan diselesaikan oleh pihak Syahbandar dan juga pihak Dinas Perhubungan. Jika tidak segera diatasi pihaknya akan membawa masalah ini dalam rapat kordinasi nasional bersama menteri dan dirjen perhubungan laut.

Darius berharap tidak ada lagi agen yang beroperasi KSOP untuk mengurus surat-surat kapal karena agen tidak diatur dalam peraturan. Pihak syahbandar diminta membersihkan praktek pungli terhadap pengurusan surat-surat kapal dimaksud. (vel)

Penulis: omdsmy_novemy_leo
Editor: omdsmy_novemy_leo
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved