Nelayan di Kupang NTT Bayar Mahal untuk Calo yang Mengurus Surat-surat Kapal

Sejumlah nelayan pemilik kapal ikan di Kupang mengeluh soal pelayanan pengurusan surat kapal di Kantor KSOP Kupang.

Nelayan di Kupang NTT Bayar Mahal untuk Calo yang Mengurus Surat-surat Kapal
ist
nelayan

Laporan Wartawan Pos-Kupang.com, Novemy Leo

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Sejumlah nelayan pemilik kapal ikan di Kupang mengeluh soal pelayanan pengurusan surat kapal di Kantor KSOP Kupang.

Pasalnya saat hendak mengurus surat kapal di loket Kantor Syahbandar dan Otoritas pelabuhan (KSOP), petugas mengarahkan mereka mengurus di agen padahal aturan mengenai agen tidak terdapat dalam PP 15 tahun 2017 tentang PNBP.

Akibatnya, agen menetapkan tarif semau mereka bahkan menaikan tarif hingga 500 persen lebih. Pungli terhadap nelayan di Kupang itu bisa mencapai angka Rp 3 juta. Misalnya saja surat ukur kapal yang biasanya hanya Rp 50.000 sampai Rp 1.250.000 bisa dibayar pemilik kapal mulai dari Rp 750.000 hingga Rp 3 juta.

Informasi yang dihimpun Pos Kupang tanggal 19 dan 26 April 2017, menyebutkan, praktek pungli ini diduga sudah berlangsung belasan tahun namun tidak pernah bisa diatasi. Sejumlah pemilik kapal, YA, KA dan sumber lain, FR, ditemui di Kupang, Rabu (26/4/2014) pagi mengungkapkan, mereka terpaksa membayar biaya yang besar ke agen karena mereka dilarang mengurus sendiri surat-surat kapal oleh oknum di KSOP Tenau Kupang.

"Kami mau masuk sendiri kesana tapi tidak diijinkan, mereka (oknum KSOP) suruh kami urus melalui agen-agen. Hampir setiap hari ada agen di KSOP. Kalau dulu bahasanya, kalau urus kapal tidak bisa datang sendiri, harus lewat agen pelayanan. Lalu saya sampaikan, kalau mau buat agen, kami juga bisa karena kami juga punya CV, kata mereka agen harus berbentuk PT. Sepertinya, hal ini dibuat untuk menjegal kita supaya tidak bisa masuk urus surat sendiri di loket KSOP," kaya YA dibenarkan KA.

Menurut YA, agen-agen yang mengurus surat kapal itu sangat banyak. Setelah menhubungi agen, biasanya agen menjemput dokumen kapal ke pemilik kapalnya, dengan mendatangi rumah atau kantor pemilik kapal dimaksud.

YA dan KA mengaku tidak mempermasalahkan jika agen membantu mereka mengurus surat kapal, asalkan tarif PNBP nya tidak terlalu tinggi dari aturan PNBP yang berlaku. Tapi kenyataannya, tarif yang ditetapkan agen sangat besar hingga ratusan dan ribuan persen.

"Kami mau urus sendiri, dari KSOP bilang tidak bisa, karena harus melalui agen. Harga yang ditentukan agen mulai dari Rp 500.000 sampai Rp 800.000, itu yang saya alami. Itu berapa kali lipat coba. Kalau yang lain pasti bisa diatas itu. Padahal saya dan kami semua tahu berapa nilai PNBP yang sebenarnya karena bisa cari di google, dan nilainya tidak sampai begitu. Tapi kami tidak bisa buat apa-apa," kata YA yang pernah membayar Rp 3 juta untuk surat ukur kapal.

Sumber lain merincikan, biaya pengukuran dan penerbitan surat ukur kapal menurut PNBP untuk kapal dengan GT 7 hingga lebih dari GT 3.000 hanya berkisar Rp 50.000 hingga Rp 1.250.000. Namun dalam pelaksanaannya, agen memungut hingga Rp 3 juta. Bahkan proses pengurusan surat ukur itu sangat lama sehingga nelayan hanya mendapatkan surat ukur kapal sementara yang berlaku hanya 3 bulan dengan tarif sebesar Rp 700.000 sampai Rp 800.000.

Padahal aturan dalam PP 15/2016 tentang PNBP itu tidak mengatur soal surat ukur sementara yag berlangusung selama 3 bulan itu. Penerbitkan surat ukur kapal itu juga diduga dibuat berlarut-larut agar nelayan terus mengurus surat ukur sementara sehingga harus membayar terus setiap tiga bulan pada agen.

Halaman
123
Penulis: omdsmy_novemy_leo
Editor: omdsmy_novemy_leo
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved