VIDEO: Kuasa Hukum Menilai Janggal PN Labuan Bajo Membatalkan Eksekusi Lahan

Kuasa hukum dari Stefanus Nggaun selaku penggugat, yakni Stephanus Pelor, SH, MH, menilai ada yang janggal atas pembatalan tersebut.

Laporan Wartawan Pos Kupang, Servatinus Mammilianus

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO -Pengadilan Negeri Labuan Bajo membatalkan ekseksui lahan yang dijadwalkan berlangsung, Rabu (12/4/2017).

Kuasa hukum dari Stefanus Nggaun selaku penggugat, yakni Stephanus Pelor, SH, MH, menilai ada yang janggal atas pembatalan tersebut.

Stephanus menyampaikan, PN Labuan Bajo sebelumnya sudah memutuskan untuk melakukan eksekusi lahan seluas 1.300 meter per segi di depan Bandara Komodo Labuan Bajo, hari Rabu itu.

“Hari ini hari Rabu, sebenarnya eksekusi lahan dilakukan. Tiba-tiba Pengadilan Negeri Labuan Bajo membatalkannya secara lisan satu setengah jam sebelum eksekusi.

Jadwal eksekusi jam 10.00 Wita dan pengadilan membatalkannya jam 8.30 Wita. Padahal dalam hukum acara, dijelaskan bahwa yang bisa batal itu adalah hukuman mati. Kami menduga pengadilan menerima sesuatu demi membatalkan eksekusi,” tegas Stephanus kepada wartawan di depan Kantor PN Labuan Bajo, Rabu itu.

Pihaknya, kata dia, sudah melunasi semua biaya eksekusi sesuai yang ada dalam aturan hukumnya.

Humas PN Labuan Bajo sekaligus Wakil Ketua PN, Muhamad Nur Ibrahim saat dikonfirmasi wartawan menjelaskan bahwa pembatalan itu karena ada akta permohonan Peninjauan Kembali (PK) oleh pihak tergugat. Permohonan PK itu baru diterima oleh PN Labuan Bajo sehari sebelumnya, yakni Selasa (11/4/2017) pukul 15.00 Wita.

“Menurut pertimbangan dan pendapat pengadilan, pembatalan dilakukan karena ada permohonan Peninjauan Kembali serta pertimbangan jangan sampai terjadi perubahan keputusan setelah dilakukan Peninjauan Kembali, nanti akan kesulitan lagi,” kata Ibrahim.

Saat ditanya tentang aturan yang mengatakan bahwa pembatalan eksekusi itu hanya berlaku untuk eksekusi mati, dia membenarkannya.  

“Memang pada perinsipnya seperti itu tetapi karena ada pertimbangan khusus,” kata Ibrahim.

Lambatnya penyampaian pembatalan eksekusi kepada pihak penggugat kata dia, karena akta permohonan PK baru diterima sehari sebelumnya, yaitu Selasa sore.

Sedangkan terkait dugaan menerima sesuatu, dirinya mempersilahkan pihak tertentu yang mengetahui hal itu untuk segera melaporkan ke pihak terkait, seperti polisi atau KPK.(*)

Penulis: Servan Mammilianus
Editor: Agustinus Sape
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved