Malaise Kekuasaan di Pede, Inilah Hal-hal yang Patut Dihindari

Lantaran PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM) milik Setya Novanto yang namanya kini disebut-sebut terkait kasus

Malaise Kekuasaan di Pede, Inilah Hal-hal yang Patut Dihindari
POS KUPANG/EDY BAU
Sejumlah mahasiswa yang menamakan diri Forum Mahasiswa Manggarai Raya (Formaya) saat berdemo di Kantor Gubernur NTT mendesak gubernur mencabut perjanjian kerjasama dengan PT. Sarana Investama Manggaba untuk berinvestasi di Pantai Pede,Kamis (6/11/2014) 

Oleh: Enchik Aldion
Mahasiswa STFK Ledalero, Tinggal di Ritapiret

POS KUPANG.COM - Persoalan seputar privatisasi Pantai Pede di Labuan Bajo Manggarai Barat (Mabar) sampai saat ini tak kunjung usai. Pada Rabu 29/3/2017 berbagai elemen masyarakat seperti PMKRI cabang Ruteng, Gerakan Peduli Pede (GPP) dan Koalisi Pedekembali berdemo menuntut Pemda Mabar dan Pemprov NTT untuk menghentikan pembangunan hotel di pantai pasir putih itu (Pos Kupang 30/3).

Lantaran PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM) milik Setya Novanto yang namanya kini disebut-sebut terkait kasus dugaan korupsi e-KTP, telah mulai membangun hotel di area pantai tersebut. Rupanya "teriakan" dari berbagai aliansi masyarakat yang peduli Pede sejak mulai diwacanakannya pembangunan hotel itu sampai saat ini tidak mendapat respon positif dari Pemprov NTT yang mengelola aset Mabar itu dan Pemda Mabar.

Menyimak problem tersebut, hemat saya persoalan yang harus segera ditanggapi secara serius oleh Pemprov NTT ialah soal keinginan masyarakat peduli Pede agar pengelolahan aset daerah itu diserahkan kepada Pemda Mabar. Hal ini secara eksplisit tertera dalam UU No.8 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Mabar yang mengatur soal penyerahan aset provinsi dan kabupaten induk pasca pembentukan kabupaten Mabar (pasal 13).

Tidak hanya itu, Surat Keputusan Menteri dalam Negeri (SK Mendagri No. 170/3460/SJ) pada 13 September 2016 juga dengan jelas dan tegas memerintahkan Gubernur NTT untuk menyerahkan pengelolahan kawasan Pantai Pede kepada Pemda Mabar.

Namun, bagai menjaring angin, keinginan tersebut tidak ditanggapi oleh Pemprov NTT. Lantas kita bertanya, mengapa Pemprov NTT (Gubernur Leburaya) dan Pemda Mabar tetap mengijinkan PT SIM untuk bekerja?

Secara gamblang, kebijakan Pemprov NTT membuat publik tidak bisa menghindari kecurigaan akan lemahnya pemerintah berhadapan dengan cukong kapitalis. Wajar dan layak kalau publik menanggapi kebijakan itu syarat kepentingan, sebab toh PT SIM tetap mulai membangun fondasi bangunan di Pantai Pede.

Kekuasaan Hegemonik
Tidak dapat dielakan lagi bahwa kekuasaan dominan pemimpin dalam satu rezim menimbulkan ketakutan terhadap kemungkinan penyalagunaan kekuasaan tersebut. Dalam kondisi seperti ini, penguasa adalah satu-satunya pengambil keputusan dan keputusan itu dibenarkan meskipun secara "dipaksakan" kepada publik. Hal ini ditegaskan oleh Antonio Gramsci (1891) seorang pemikir sosialis Italia dalam teorinya tentang kekuasaan hegemonik.

Titik tolak lahirnya kekuasaan hegemonik Gramsci ialah pandangan para pemikir Marxis yang mengklaim bahwa negara hanya melayani kepentingan kelas yang dominan atau para pemodal. Negara yang dimaksudkan ialah sistem pemerintahan yang didominasi oleh rezim kapitalis. Ironisnya, kaum buruh (masyarakat miskin dan terpinggirkan) justru mendukung atau patuh terhadap klaim kaum Marxis. Untuk itu, bagi Gramsci pertanyaan mendasarnya ialah ialah mengapa buruh yang ditindas oleh kaum kapitalis mau patuh pada kekuasaan negara yang melindungi dan melayani kepentingan kaum penindasnya?

Untuk menjawab pertanyaan itu Gramsci,dalam kekuasaan hegemoniknya mengemukakan bahwa ideologi para pemodal adalah opium bagi masyarakat. Para pemodal mengembangkan program-programnyasedemikian rupa sehingga seolah-olah program itu berguna bagi kepentingan seluruh masyarakat. Atau dengan kata lain, kepentingan kaum borjuis diartikulasikan sebagai kepentingan seluruh masyarakat.

Halaman
12
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved