Densus 88 Jemput Anggota DPRD Pasuruan yang Dideportasi Masuk Perbatasan Suriah
Budi Mastur, Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Dakwah Nusantara (FDN) juga dijemput Densus 88.
Lantas, keduanya menginap di kantor cabang Qoiru Umah di Kota Rayhanli setelah legiatan kemanusiaan tersebut.
Keduanya kembali ke Istanbul keesokan harinya. Pada 4 April 2017, keduanya berangkat dari Istanbul menuju Lebanon.
Namun, setelah sampai di Lebanon, mereka terkendala masalah visa hingga akhirnya dikembalikan ke Istanbul.
Namun, otoritas imigrasi Turki mengamankan keduanya begitu tiba di Istanbul.
"Setelah sampai di Istanbul, kemudian diketahui bahwa mereka telah memasuki daerah perbatasan dan kemudian diamankan Imigrasi," jelas Rikwanto.
Setelah dilakukan pemeriksaan di RS di Istanbul, otoritas Turki mendeportasi keduanya ke Indonesia via Kuala Lumpur Malaysia pada 6 April 2017.
Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Frans Barung Mangera menyebut, pemeriksaan Budi dan Nadir dilakukan untuk melihat jejak kedunya dalam jaringan ISIS.
Nadir sempat diperiksa di Mapolda Jawa Timur sebelum dibawa ke Mabes Polri.
"Dia diperiksa terkait keterlibatannya dengan teroris yang ditangkap di Lamongan beberapa hari lalu," kata dia.
Tak Pernah Ajarkan Radikalisme
Ketua DPW PKS Jawa Timur Arif Hari Setiawan membenarkan bahwa Nadir adalah anggota DPRD Kabupaten Pasuruan periode 2014-2019.
"Informasi yang saya dapat, dia dari Turki, lewat Kuala Lumpur dan turun ke Juanda," kata dia.
Dia belum yakin bahwa yang bersangkutan terlibat aksi terorisme karena partainya tidak pernah mengajarkan ajaran radikalisme.
"Kami harap ada pemeriksaan komprehensif untuk membuktikan bahwa dia benar-benar terlibat dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah," ujar Arif.
DPW PKS Jawa Timur sedang berkoordinasi dengan DPP partai untuk memberikan bantuan hukum kepada MNU. Politikus PKS yang juga sebagai Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari mengaku belum mengetahui persis penjemputan anggota DPRD Pasuruan Nadir. Sebab, informasi yang beredar masih simpang siur.
"Informasi penjemputan masih simpang siur, kami akan cek informasi di internal, sesungguhnya seperti apa," jelasnya.
Ia mengatakan, ada beberapa informasi yang dihimpun oleh PKS, termasuk bahwa MNU tengah menjalankan umroh.
"Dari keluarga bilangnya umroh, tapi ada informasi yang bilangnya beda lagi," kata dia. (Tribun Bali.Com)